Gubernur Sumbar serahkan penghargaan Pengarustamaan Gender ke Pemkab Pesisir Selatan

id berita pesisir selatan,berita sumbar,gender

Gubernur Sumbar serahkan penghargaan Pengarustamaan Gender ke Pemkab Pesisir Selatan

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menyerahkan penghargaan Pengarustamaan Gender ke Pemkab Pesisir Selatan. (Antarasumbar/HO Humas Pemkab Pesisir Selatan)

Selain sebagai bentuk pengakuan, penghargaan ini juga sebagai apresiasi terhadap berbagai langkah yang dilakukan pemkab dalam mewujudkan pengarusutamaan gender, dan kepatuhan menyampaikan rencana aksi,
Painan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyerahkan penghargaan Pengarustamaan Gender ke Pemkab Pesisir Selatan dengan kategori sangat memuaskan, Jumat.

Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada acara pembukaan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat 2022 di Ballroom Hotel Truntum Padang.

"Selain sebagai bentuk pengakuan, penghargaan ini juga sebagai apresiasi terhadap berbagai langkah yang dilakukan pemkab dalam mewujudkan pengarusutamaan gender, dan kepatuhan menyampaikan rencana aksi," kata Pj Sekretaris Kabupaten Pesisir Selatan, Emirda Ziswati usai menerima penghargaan.

Dengan diterimanya penghargaan ia berharap pihak terkait dalam semakin termotivasi dalam meningkatkan program pengarusutamaan gender.

Sejalan dengan itu pemkab telah membentuk Tim Focal Point Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di masing-masing perangkat daerah.

"Hal itu sangat penting untuk memastikan seluruh program pembangunan yang dilakukan benar benar responsif gender," imbuhnya.

Dengan PPRG maka seluruh perangkat daerah dapat merencanakan program dan kegiatan yang telah dianalisa, sehingga mampu mewujudkan pembangunan yang responsif gender di seluruh sektor pembangunan.

Ia menambahkan, dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, menjelaskan, bahwa pengarusutamaan gender adalah suatu startegi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan di berbagai bidang.

Kemudian, secara garis besar pengarusutamaan gender merupakan strategi yang harus dilakukan oleh tiga komponen yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, sehingga menciptakan output dalam bentuk berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta kelembagaannya yang mengarah pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

Pewarta :
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar