Rakor bersama Menko Maritim Pemkab Pasaman Barat usulkan sejumlah pembangunan ke pemerintah

Simpang Empat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mengusulkan sejumlah pembangunan di daerah itu menggunakan anggaran pemerintah pusat karena memakan biaya yang cukup besar.

Hal itu disampaikan Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi didampingi Wakil Bupati Risnawanto saat rapat koordinasi secara virtual dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan beserta para Mentri di Simpang Empat, Senin.

Dalam rapat koordimasi Pemkab Pasaman Barat mengusulkan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat. Diantara program yang diusulkan adalah pembanguan Jalan Teluk Tapang-Bungo Tanjuang di Sungai Beremas dengan volume sudah terlaksana 23,5 kilometer dengan anggaran Rp 99,13 miliar akan dilanjutkan sampai dengan selesai sepanjang 42 kilometer.

Kemudian Jalan Teluk Tapang-Perbatasan Sumatera Utara di Sungai Beremas dengan volume 3,591 kilometer estimasi pendanaan Rp 29,8 miliar dengan tujuan untuk memperlanjar arus distribusi hasil bumi dan optimalisasi pelabuhan Teluk Tapang hingga masyarakat sekitar bisa menikmati akses infrastruktur.

Selanjutnya, peningkatan daerah irigasi Batang Batahan di Kecamatan Ranah Batahan dengan estimasi anggaran Rp159 miliar untuk mengatasi dampak bencana banjir, penyelamatan sawah dan pembangunan irigasi persawahan.

Luas potensial irigasi 5.253 hektare serapan dengan tenaga kerja 31.518 orang. Setelah itu normalisasi dan perkuatan tebing Batang Sikabau di Kecamatan Lembah Melintang dengan estimasi anggaran Rp 300 miliar dengan tujuan mengatasi dampak banjir di pemukiman, perkebunan dan persawahan luas genangan saat banjir mencapai 820 haktare.

Dilanjutkan dengan Pengembangan Kawasan Lumbung Pangan (Food estate) di Kecamatan Luhak Nan Duo 1.400 haktare, Kinali 1.950 hektare dan Talamau 1600 hektare.

Menurutnya pihaknya akan memfokuskan program pemerintah pusat yang ada di Pasaman Barat. Untuk itu jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus serius untuk mengelola hal tersebut.

Ia menekankan mengimbau kepada seluruh OPD terkait untuk fokus dalam menyelesaikan tahap demi tahap serta proses pembanguan tersebut. Hal ini mengingat bahwa usulan-usulan Pemda Pasaman Barat sangat direspon positif di pemerintah pusat.

“Saya harapkan Asisten Pemerintahan dapat mengomandoi hal ini bersama para Camat untuk menyelesaikan masalah tanah dan lahan di wilayahnya serta mengkoordinasikan dengan segala bidang. Kita harus betul-betul selesaikan ini termasuk pembebasan lahan, karena ini juga proyek pemerintah pusat yang besar dampaknya bagi masyarakat Pasaman Barat," tegasnya.

Ia menambahkan, untuk mengerjakan pembangunan tersebut, kepala OPD diimbau untuk memaksimalkan kemampuan dan bisa bekerja sama.

"Jangan sampai ada yang mengedepan ego, hingga nantinya tidak menuntaskan pembangunan. utamakan kekompakan dan jalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Siapapun OPD yang memiliki jaringan dengan kementerian agar terus jalin komunikasi serta terus melakukan koordinasi," sebutnya.

Sementara itu Wakil Bupati Risnawanto menegaskan mengenai ketentuan para menteri diharapkan dapat diimplementasikan dilapangan termasuk untuk pembebasan lahan.

Progres demi progres dapat disampaikan kepada pemerintah pusat, sehingga tidak ditemukan lagi kendala saat tim kementerian turun ke lapangan.

“Konkritkan program tersebut secara terpadu baik dari segi sistem kerja maupun dari sistem anggaran di tahun 2022 mendatang," ujarnya.

Hadir saat rapat koordinasi secara virtual itu Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Dirjen Menteri Dalam Negeri, Dirjen Bina Marga Bappenas, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah da Wakil Gubernur Audy Joinaldy.***3***