Wagub sampaikan visi dan misi Pemprov Sumbar

id berita padang,berita sumbar,visi

Wagub sampaikan visi dan misi Pemprov Sumbar

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy menyampaikan visi dan misi pemprov ke DPRD Sumatera Barat pada Kamis (4/3). (Antarasumbar/Istimewa)

Visi dan misi kita selaras dengan adat dan budaya Minangkabau,
Padang (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Audy Joinaldy menyampaikan visi misi pemerintah setempat di hadapan DPRD Sumbar dalam rapat finalisasi pembahasan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025.

"Visi pemerintahanya bersama Gubernur Sumbar, Mahyeldi adalah terwujudnya Sumbar Madani yang unggul dan berkelanjutan," kata dia di Padang, Kamis.

Ia mengatakan masyarakat madani memiliki tatanan kehidupan demokratis dan taat hukum.

"Visi dan misi kita selaras dengan adat dan budaya Minangkabau," katanya.

Kemudian untuk misi pemerintahanya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.

Kemudian meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

Setelah itu meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.

"Kita Sumbar adalah provinsi yang berdasarkan agrikultur, bukan manufaktur, daerah di sekitar kita juga bergantung kebutuhan pertaniannya dengan Sumbar," katanya.

Setelah itu meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan dan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan

Selanjutnya mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel

serta berkualitas.

Sementara Ketua DPRD Sumbar, Supardi menjelaskan membahas RPJPD bukan soal yang enteng, ada beberapa faktor yang membuat hal ini disepakati kembali perubahan RPJPD ini.

"Waktu kita tinggal lima tahun lagi, tapi setelah konsultasi akhirnya kita revisi, berdasarkan kebencanaan, krisis ekonomi, atau konflik sosial, atau ada kebijakan nasional yang signifikan," ujarnya.

Sumbar tidak mengalami krisis ekonomi, kalau konflik sosial juga tidak ada. Kalau kebencanaan tidak juga mesti diubah.

"Maka perubahan itu didasari oleh kebijakan nasional, maka itu dasar kita merevisi RPJPD ini, Yang penting ini gubernur dan wakil gubernur menjadi pedoman menyusun RPJMD mereka, setelah dilantik," ujarnya.

Menurutnya, setelah 40 hari dilantik gubernur dan wakil gubernur harus menyampaikan rancanagan awal menyampaikan rancanagan awal RPJMD ke DPRD.

"Alhamdulillah besok kita lakukan rapat paripurna, kita masih ada waktu bagi gubernur dan wakilnya mensinkronisasi visi misinya dengan RPJMD mereka," kata dia.

Pewarta :
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar