Pansus rekomendasikan penyelewengan dana COVID-19 diproses secara hukum

id DPRD Sumbar ,pansus COVID-19, padang

Pansus rekomendasikan penyelewengan dana COVID-19 diproses secara hukum

Wakil Ketua Pansus DPRD Sumbar tindak lanjut LHP BPK terkait penggunaan dana COVID-19 Nofrizon (ANTARA/ Mario Sofia Nasution)

Padang, (ANTARA) - Panitia khusus (Pansus) DPRD Sumbar terkait LHP BPK atas penanganan pandemi COVID-19 merekomendasikan agar penyelewengan dana COVID-19 diproses secara hukum.

Wakil Ketua Pansus Nofrizon saat paripurna di Padang, Jumat malam mengatakan setelah dilakukan penelusuran ditemukan dugaaan korupsi kolusi nepotisme (kkn) sehingga pihaknya merekomendasikan DPRd menyurati pemprov untuk memperoses secara hukum.

Ia menjelaskan dalam pengadaan cairan antiseptik cuci tangan atau hand sanitizer menurut LHP BPK terjadi pemahalan harga untuk cairan berukuran 100 mililiter dan 50 mililiter yang merugikan keuangan daerah senilai Rp4.847.000.000.

Selain itu terjadi kekurangan volume pengadaan logistik kebencanaan berupa masker, thermogun dan hand sanitizer senilai Rp63.080.000.

"Kerugian ini hanya terjadi sebagia paket pengerjaan saja dan masih banyak paket lainnya yang belum dibuktikan BPK RI. Apakah kejadian serupa terjadi," kata dia.

Pansus merekomendasikan DPRD Sumbar meminta kepada BPK RI melakukan pemeriksaan lanjutan.

Kemudian transaksi pembayaran kepada penyedia barang dan jasa tidak sesuai ketentuan. Bendahara dan Kalaksa BPBD Sumbar melakukan pembayaran tunai kepada penyedia dan ini melanggar instruksi Gubernur No 02/INST-2018 tentang pelaksanaan transaksi nontunai.

Akibat transaksi tunai tersebut terindikasi potensi pembayaran Rp49.280.400.000 yang tidak dapat diidentifikasi oleh penyedia.

"Dalam hal ini pansus merekomendasikan kepada BPK memeriksa lanjutan terhadap aliran dan Rp49,2 miliar tersebut," kata dia.

Selain itu pihaknya merekomendasikan kepada DPRD untuk menyurati Gubernur memproses pemberian sanksi kepada Kalaksa BPBD Sumbar dan staf yang terindikasi melakukan pelanggaran proses penyediaan barang dan melaporkan ke DPRD .

"Kami tegaskan sanksi yang diberikan harus sesuai dengan perbuatan dan pelanggaran. Penilaian pansus ini sangat serius dan berat karena menyebabkan banyak kerugian meskipun telah dikembalikan," kata dia.

Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan siap menindaklanjuti rekomendasi pansus DPRD Sumbar terkait dugaan penyelewengan tersebut.

"Kita siap menjalankan rekomendasi sesuai dengan aturan yang ada," kata dia.

Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar