Pemkab Pessel lakukan pemutakhiran data fakir miskin

id berita pessel,berita sumbar,painan,mandeh

Pemkab Pessel lakukan pemutakhiran data fakir miskin

Kepala Dinsos PPPA Pessel. (Antara/ist)

Painan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) terus memutakhirkan data fakir miskin agar penerima bantuan bisa tepat sasaran.

Kepala Dinsos PPPA Pessel Zulfian Aprianto, Kamis (25/2) mengatakan data fakir miskin bersifat dinamis dan selalu berubah-ubah setiap saat.

"Untuk itu sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab, kami akan terus melakukan pemutakhiran data masyarakat miskin secara berkala agar program bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat benar-benar tepat sasaran," jelasnya.

Tujuannya agar berbagai bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan kepada masyarakat benar-benar tepat sasaran. Termasuk juga di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).

Untuk pemutakhiran data secara berkala itu, pihaknya melakukan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) bagi petugas dan kader nagari .

Bimtek dan BDT itu bertujuan agar pemutakhiran data terhadap fakir miskin bisa dilakukan secara berkala.

"Sebab kita memang menargetkan berbagai program Bansos benar-benar tepat sasaran di daerah ini," ucapnya.

Dia juga menyampaikan pihaknya mesti menyamakan persepsi dengan petugas di lapangan agar basis data menjadi lebih tajam dan tepat sasaran.

Langkah itu dilakukan untuk meminimalisir kekurang akuratan data dalam rangka penetapan sasaran penerima program bantuan sosial.

Dikatakannya, data BDT tersebut wajib digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyalurkan berbagai program perlindungan sosial.

Kegiatan ini sangat penting, karena perubahan kebijakan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk pangan sejak satu tahun terakhir. Melalui validasi dan verifikasi BDT ini diharapkan datanya semakin akurat.

Saat ini pihaknya telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), yang secara terus menerus dikembangkan oleh Kementerian Sosial RI.

"Melalui aplikasi itu, sehingga petugas di lapangan bisa melakukan pemutakhiran data secara online maupun offline," ucapnya.