Pemerintah sediakan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin

id berita pessel,berita sumbar,painan,pesisir selatan

Pemerintah sediakan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin

Pemerintah sediakan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin (Antara/IST)

Painan (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menyediakan program bantuan hukum yang ditujukan pada setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat R.Andika Dwi Prasetya di Pesisir Selatan, Selasa mengatakan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan.

"Mereka yang akan memberi lanyanan bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM," kata dia saat membuka kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu di operation room kantor bupati Pesisir Selatan.

Ia mengatakan penerima bantuan hukum dapat berasal dari anak, penyandang disabilitas, perempuan, penduduk lanjut usia, tenaga kerja Indonesia, orang atau kelompok rentan lainnya sesuai dengan konteks daerahnya dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Sebagai acuan, pada tahun 2020 kemarin Pemerintah melalui instansi kami Kanwil KemenkumHAM Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran bantuan hukum ini sekitar Rp 600 juta untuk organisasi bantuan hukum yang ada di provinsi ini," ujarnya.

Akan tetapi sejauh ini dari Kabupaten Pesisir Selatan belum ada organisasi bantuan hukum yang mengajukan usulan verifikasi kepada Kemenkumham menjadi lembaga bantuan hukum pada masyarakat.

"Untuk itu kami mengajak agar ada organisasi bantuan hukum dari Pesisir Selatan yang mengajukan usulan verifikasi kepada Kemenkumham sebagai lembaga bantuan hukum pada masyarakat, sebab pemerintah setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk bantuan hukum tersebut," ucapnya.

Sementara itu, terkait dengan kegiatan itu ia mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Pesisir Selatan dan jajaran atas dukungan dan partisipasinya, sehingga kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu berjalan dengan baik.

Ia mengajak para peserta untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius dan penuh semangat.

Disisi lain, Panitia Pelaksana, Budi Ariadi mengungkapkan, jumlah peserta mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 30 orang, terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan walinagari.

Sedangkan yang menjadi narasumber adalah Plh Bupati Pesisir Selatan Muskamal dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar R.Andika Dwi Prasetya.

Disebutkan, kegiatan itu dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum serta peraturan perundang-undangan bagi ASN dan aparatur pemerintah nagari.
Pewarta :
Editor: Mukhlisun
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar