
Penggabungan PP B3 dan Limbah B3 Dipertanyakan

Jakarta, (ANTARA) - Penggabungan Peraturan Pemerintah (PP) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan Limbah B3 bersama dengan PP Dumping Limbah dipertanyakan asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Anggota Forum Komunikasi Lintas Asosiasi Industri Bidang Lingkungan Hidup dan Sustainability Soro Atmojo pada konsultasi publik penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) berkaitan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jakarta, Rabu, meminta PP B3 dan Limbah B3 dipisahkan. "Ini permintaan anggota loh saya hanya menyampaikan, agar PP tersebut dipisahkan," ujar dia. Lebih lanjut, ia mengatakan agar terminologi limbah B3 yang ada dalam RPP juga dapat diselaraskan dengan Konvensi Stockholm. Dengan demikian, PP B3 dan Limbah B3 dapat dipisahkan. Hal serupa juga dipertanyakan Koordinator Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta Isa Brata, terkait penggabungan tiga PP yang masing-masing berkaitan dengan B3, limbah B3, dan dumping limbah B3 tersebut. Ia meminta agar PP B3 dan limbah B3 agar dipisahkan. Sementara itu, mantan Menteri Lingkungan Hidup Sony Keraf mengatakan tidak ada persoalan apabila ketiga PP dipisahkan, terutama untuk PP B3 dan Limbah B3. "Saya tidak mempersoalkan kalau semua PP ini dipisah, terutama untuk B3 dan limbah B3. Kalau dumpingnya bisa dimasukkan ke limbah B3, tapi kalau mau dipisah juga ok," katanya. Menurut dia, jika dibaca secara jeli sebenarnya masing-masing PP tidak tumpang saling tindih. "Hanya memang orang suka menyebut B3 dengan limbah B3 mirip-mirip. Kalau mau ya dipisah saja. RPP tentang Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Dumping Limbah B3 yang sedang disusun Kementerian Lingkungan Hidup merupakan penggabungan dari tiga PP yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan penggabungan tersebut mengintegrasikan peraturan menyangkut B3 dan Limbah B3, karena kedua substansi tersebut memiliki keterikatan antara satu dengan lainnya. Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya mengatakan rencana PP ini diharapkan dapat memperkuat Indonesia untuk tidak menjadi tempat pembuangan B3 dengan modus impor ke Indonesia. Hal tersebut tidak dapat terulang lagi karena semua B3 yang diimpor harus teregistrasi. Apabila tidak jelas tujuan penggunaannya, ia mengatakan KLH bisa menolak impor tersebut terutam B3 yang telah diatus secara internasional dan nasional. Hal tersebut diperkuat dengan posisi Indonesia yang baru saja meratifikasi Konvensi Rotterdam dengan UU Nomor 10 Tahun 2013 yang mengatur prosedur persetujuan atas dasar informasi awal untuk bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu dalam perdagangan internasional. (*/sun)
Pewarta: Inter
Editor: Inter
COPYRIGHT © ANTARA 2026
