Bank Nagari salurkan 1.100 unit rumah bersudsidi pada 2021

id berita padang,berita sumbar,BN

Bank Nagari salurkan  1.100 unit rumah bersudsidi pada 2021

KPR. (antarasumbar/Istimewa)

Pagu ini akan dapat dimintakan tambahan sesuai dengan prestasi penyaluran pagu awal dan tingkat permintaan masyarakat,
Padang (ANTARA) - Bank Nagari kembali dipercaya oleh pemerintah dalam penyaluran rumah bersudsidi atau Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2021 sebanyak 1.100 unit rumah.

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari Gusti Chandra di Padang, Rabu, mengatakan plafond yang diberikan pemerintah melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Bank Nagari sebesar Rp152 miliar untuk pagu awal.

"Pagu ini akan dapat dimintakan tambahan sesuai dengan prestasi penyaluran pagu awal dan tingkat permintaan masyarakat," kata Gusti.

Ia menyebutkan selama masa pandemi COVID-19, antusiasme masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi untuk rumah pertama ini masih baik dan prespektif, permintaan relatif stabil dan cenderung meningkat.

Hal itu tergambar dari realisasi target penyaluran KPR-FLPP Bank Nagari tahun 2020 yang mencapai 100 persen yaitu 1.064 unit rumah dengan total plafond Rp139,4 Miliar.

Awalnya target penyaluran di 2020 adalah sebanyak 975 unit rumah dengan plafond Rp128,74 miliar. Namun diakhir tahun Bank Nagari mendapat penambahan kuota dari pemerintah menjadi 1.064 unit rumah dengan total penyaluran sebesar Rp139,4 miliar.

"Itu karena pencapaian Bank Nagari yang bagus dan masih adanya permintaan, maka pemerintah memberikan tambahan kuota kepada Bank Nagari diakhir tahun 2020 dan itupun juga segera habis," kata dia.

Gusti mengatakan Bank Nagari termasuk salah satu Bank yang secara nasional mampu merealisasikan target diatas 100 persen dan mendapatkan apresiasi dari pemerintah.

Lebih lanjut, ia mengatakan sasaran penerimanya adalah kelompok yang termasuk kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ditetapkan pemerintah, yaitu pegawai berpenghasilan tetap seperti ASN, Pegawai BUMN/BUMD, TNI/POLRI, Pegawai Perusahaan Swasta dan masyarakat berpenghasilan wiraswasta atau non fix income group.

Kriteria MBR adalah masyarakat dengan penghasilan, baik sendiri atau suami-istri, maksimal Rp 8 Juta/bulan. Cara mengurus permohonan adalah calon debitur melakukan pendaftaran di aplikasi yang disediakan pemerintah yaitu “Aplikasi Sikasep” yang bisa didownload di smartphone.

Pengisian dapat dilakukan sendiri, atau dibantu oleh developer atau dibantu staf Bank. Selanjutnya developer akan mengantarkan berkas permohonan yang sudah lengkap ke Bank.

"Sederhananya adalah masyarakat tinggal mendapatkan rumah yang sesuai keinginan dan mohon bantuan saja pengurusan kredit/pembiayaan ini kepada developer," ucapnya.

Pemerintah menetapkan aturan baru untuk realisasi di tahun 2021 yaitu persyaratan melengkapi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pada saat mengajukan permohonan ke Bank, dan setiap developer harus melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran KPR-FLPP berdasarkan Proyek perumahan.

Hal yang perlu diperhatikan oleh debitur yaitu harus memenuhi kriteria masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berdasarkan ketentuan pemerintah. Debitur mengajukan permohonan sesuai persyaratan dan kelengkapan dokumen sesuai yang dipersyaratkan oleh Bank.

Kemudian, debitur tidak sedang memiliki kredit bermasalah di Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya. Bank akan membuktikannya melalui data Sistim Informasi Layanan Keuangan (SLIK) OJK. Debitur memastikan seluruh identitas terdaftar seperti e-KTP dan NPWP.

Jangka waktu maksimal kredit/pembiayaan adalah paling lama 240 bulan atau 20 Tahun dengan tingkat suku/margin sangat ringan yaitu hanya 5 persen Anuitas Bulanan/Tahun.

Untuk jumlah angsuran per bulan atau per tahun tergantung pada berapa jumlah permohon dan jangka waktu yang diajukan serta plafond kredit yang disetujui Bank.

"Contohnya harga jual rumah Rp150,5 juta dengan DP Rp7.525.000, dapat bantuan Subsidi Uang Muka Rp4 juta, maka debitur akan mendapatkan plafond KPR-FLPP sebesar Rp138.975.000. Jika jangka waktu kredit selama 20 tahun atau 240 bulan maka angsuran per bulan hanya Rp1.158,125," ujarnya.

Debitur KPR FLPP berasal dari seluruh daerah di wilayah Sumatera Barat, termasuk Kota Pekanbaru, Propinsi Riau. Daerah yang paling banyak dalam penyaluran KPR-FLPP ini adalah Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan adanya Program FLPP dapat membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk dapat memiliki rumah sendiri (rumah pertama) dengan angsuran yang ringan dan terjangkau serta mendukung program pemerintah mewujudkan program satu juta rumah di Indonesia.

"Ini juga salah satu daya ungkit dalam meningkatkan perekonomian, penciptaan lapangan pekerjaan karena proyeknya bersifat padat karya, serta peningkatkan daya beli dan belanja masyarakat sehingga mendorong kebangkitan (recovery) ekonomi ditengah dampak pandemi COVID-19," tutupnya.

Pewarta :
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar