Pengelolaan Pelabuhan Samudra Bungus dialihkan ke Kemenhub

Padang (ANTARA) - Pengelolaan Pelabuhan Samudra Bungus dialihkan dari Pemkot Padang ke Kementerian Perhubungan dibawah kewenangan Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Sumbar pada 2021.

“Serah terima sudah dilakukan. Sekarang pengelolaannya resmi Kemenhub," kata Kepala BPTD Kemenhub Wilayah III Sumbar, Deny Kusdyana di Padang,Rabu.

Alih pengelolaan tersebut disebabkan Pemkot Padang kesulitan untuk mengelola pelabuhan tersebut, karena butuh anggaran yang besar terutama dalam hal perawatan dermaga membutuhkan anggaran yang besar sementara Pemkot Padang memiliki anggaran yang terbatas.

Sebenarnya pelabuhan penyeberangan tersebut berada di bawah kewenangan provinsi. Namun, selama ini dikelola Pemkot Padang. Tetapi karena kebutuhan anggaran pengelolaan cukup besar, Pemkot Padang sudah menyerahkan pada provinsi dan provinsi menyerahkan pada pusat, Kementrian Perhubungan.

Deny menyebutkan selain menerima pengelolaan, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan juga memulai pembangunan Dermaga II Pelabuhan Bungus.

Khusus Pelabuhan Bungus II katanya, pembungunannya tidak hanya dermaga saja. Tapi juga sarana pendukung lainnya. Pengerjaan rencananya berlangsung dua tahun yaitu 2020 dan 2021, dengan paket terpisah.

“Untuk pengerjaan dermaga dua tidak akan mengganggu aktivitas di pelabuhan," ujarnya.

Kementerian Perhubungan telah menganggarkan dana sekitar Rp37 miliar untuk pembangunan dermaga baru. Dermaga baru ini nantinya dibangun di sebelah dermaga lama.

Dia berharap, dengan dibangunnya dermaga baru tersebut, maka aktifitas di pelabuhan bisa berjalan lebih lancar dan aman. Sehingga bisa dimanfaatkan kapal dengan kapasitas 1000 gross ton (GT) untuk sandar, selama ini maksimal hanya 500 GT.

“Ke depan tidak ada lagi, kapal yang tidak bisa menyeberang ke Mentawai. Karena dengan kapasitas kapal besar diharapkan mampu menempuh ombak yang selama ini menjadi kendala akses transportasi ke Mentawai,”ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Heri Nofiardi mengatakan pelabuhan itu adalah akses vital untuk arus keluar masuk barang ke Mentawai.

"Pemerintah berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pengguna pelabuhan," katanya.