BKKBN Sumbar raih predikat ZIWBK dari Kemenpan RB

Padang (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Barat (Sumbar) meraih penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada Senin.

Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar yang telah purna tugas 31 November 2020 Etna Estelita di Padang, Senin, mengatakan keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran.

"Akhirnya tercapai cita-cita sesuai keinginan dari awal, kuncinya komitmen yang tinggi dari seluruh pimpinan hingga jajaran di seluruh kabupaten dan kota untuk tidak korupsi serta memberikan layanan prima untuk masyarakat," katanya.

Menurut dia untuk mendapatkan predikat ini tidak mudah karena dari 3.691 hanya sekitar 700-an yang mendapatkan atau sekitar satu per enam saja yang berhasil.

"Jadi tidak mudah mendapatkan ZIWBK," ujarnya.

Ia mengatakan persyaratan untuk memperoleh ZIWBK cukup banyak mulai dari pelaporan kekayaan, membuat inovasi pelayanan yang bermanfaat untuk masyarakat dan sederet persyaratan lainnya.

"Pokoknya ada standar yang harus dijalankan namun yang membanggakan BKKBN Sumbar berhasil mencapai target dan nilainya juga tinggi," kata dia.

Berdasarkan penilaian dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, dari 29 perwakilan BKKBN yang telah diseleksi, kemudian diseleksi lagi menjadi 10 dan kemudian terpilih menjadi lima satker yang meraih predikat ZIWBK dan BKKBN Sumbar berhasil masuk salah satunya.

"Ada lima dari 29 yang lulus seleksi tersebut antara lain 2 dari pusat kemudian BKKBN Jawa Barat, Sulawesi Tengah dan Sumatera Barat," katanya.

Ia berharap predikat ini agar tetap dipertahankan dengan menjaga agar tidak ada praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) di BKKBN Perwakilan Sumbar.

"Harapannya kedepan tidak ada yang korupsi, tidak ada koma di korupsi. Ini menjadi tanggung jawab kepala yang baru untuk mempertahankannya dan dengan begitu sulitnya mendapatkan ZIWBK, artinya harus menjaga komitmen ini kedepannya karena jika tidak penghargaan ZIWBK ini bisa dicabut," kata dia menegaskan.

Sementara Plt Kepala Plt. BKKBN Perwakilan Sumbar, Budi Mulia mengatakan dirinya akan menjadi penghubung dengan Kepala Perwakilan yang baru nantinya agar mempertahankan predikat ini

Pihaknya bertekad untuk mendapatkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang menjadi penghargaan tertinggi tentunya dengan meningkatkan pelayanan.

"Hubungan kemitraan yang sangat bagus akan membantu itu semua itu. Kita berupaya mencegah indikasi-indikasi ke arah korupsi dan terus meningkatkan layanan," kata dia.