Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemerintah membutuhkan teknologi yang memadai untuk dapat melakukan vaksinasi kepada 180 juta penduduk Indonesia.
Sri Mulyani menyatakan keberadaan teknologi yang memadai dibutuhkan dalam rangka memastikan vaksinasi yang dilakukan telah sesuai dengan target pemerintah.
“Bayangkan kalau lebih dari 180 juta orang akan divaksin dan mereka divaksinnya tidak sekali berarti kita akan membutuhkan sebuah teknologi,” katanya dalam acara virtual Indonesia Digital Conference di Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani menjelaskan nantinya teknologi tersebut digunakan untuk melalukan tracking terhadap orang yang akan dilakukan vaksinasi sebanyak dua kali melalui ketersediaan data.
“Untuk tracking mereka yang divaksin selama dua kali dalam periode tertentu dan mengetahui keberadaannya by name, by NIK, by number supaya kita tahu,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia menuturkan fokus pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh puskesmas di Indonesia telah terkoneksi dengan internet dan teknologi digital agar mendukung proses vaksinasi.
Ia menjelaskan untuk tahun depan pemerintah akan mengakselerasi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk wilayah yang tertinggal akses internetnya yaitu lebih dari 12 ribu desa.
Sementara itu, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk tahun depan melalui APBN 2021 adalah sebanyak Rp29,6 triliun.
“Dampak spill over positive-nya akan luar biasa. Seluruh masyarakat bisa menggunakan infrastruktur ini. Kesempatan baru akan muncul dengan adanya infrastruktur digital yang terus dibangun pemerintah,” katanya.
Dibutuhkan teknologi memadai untuk vaksinasi 180 juta orang
Dokumentasi. Tangkapan layar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers virtual terkait kedatangan 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac di Jakarta. (ANTARA/Dewa Wiguna)
