Dugaan pungli di kawasan Batang Agam, Sekda pastikan tidak ada ada hubungan dengan Pemkot Payakumbuh

Payakumbuh (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Rida Ananda memastikan isu adanya dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan Batang Agam karena pungutan parkir dan hal lainnya tidak ada hubungannya dengan pemerintah setempat.

"Bahkan ada diantara isu yang menyatakan praktik pungli dilakukan oleh wali kota melalui aparat di lingkup Pemkot Payakumbuh. (Tuduhan) itu sangat menyakitkan,” kata Rida di Payakumbuh, Jumat.

Ia mengatakan isu tidak sedap itu karena ada yang menulis yang di halaman medsos sejumlah akun pribadi. Namun, ketika diminta membuktikan tuduhan itu tak satupun yang mampu memberikan bukti.

“Kalau kita mau, bisa saja masalah ini dilaporkan ke polisi," kata dia.

Ia mengatakan hal yang paling disesalkannya adalah tuduhan tersebut tidak pernah dikonfirmasikan ke pihak terkait di jajaran Pemkot Payakumbuh dan cenderung hanya berdasarkan pertimbangan bersperspektif dangkal seperti kebencian akibat yang menulis kurang diperhatikan.

“Jika masih ribut-ribut juga dengan masalah ini, saya akan usulkan kepada walikota, agar kawasan batang agam ini ditutup saja, hingga proyek ini rampung dan diserahkan Menteri PUPR kepada Pemko Payakumbuh,” ujarnya.

Sementara Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi juga mengaku pernah mendengar isu tersebut, namun yang bisa dipastikannya adalah semua aktifitas di kawasan Batang Agam termasuk urusan parkir sejauh ini masih digratiskan oleh Pemko Payakumbuh.

Ia mengatakan proyek di kawasan Batang Agam itu masih dikelola oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, yang pelaksanaannya di lapangan dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V.

Hal tersebut karena pengerjaan fisik proyek Batang Agam belum selesai, sehingga belum bisa dilakukan penyerahan pengelolaannya ke Pemkot Payakumbuh.

“Tugas kita membebaskan tanah, membantu dan mengawal pembangunan agar tepat waktu. Namun berhubung sebagian dari proyek Batang Agam yang sudah selesai sudah dimanfaatkan warga, sementara urusannya belum diserahkan pada kami, maka kami mau tidak mau harus merawatnya,” kata dia. ***2***