Bawaslu Pasaman Barat pangil sejumlah anggota DPRD terkait dugaan berkempanye di sekolah

id berita pasaman barat,berita sumbar,bawaslu

Bawaslu Pasaman Barat pangil sejumlah anggota DPRD terkait dugaan berkempanye di sekolah

Sejumlah wartawan menunggu pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD Pasaman Barat yang diperiksa terkait dugaan berkampanye di sekolah, Rabu (2/12) malam. (antarasumbar/Istimewa)

Maaf, saya belum bisa menyampaikan dengan lengkap karena masih proses,
Simpang Empat (ANTARA) - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) memanggil sejumlah anggota DPRD setempat terkait dugaan berkampanye di lingkungan sekolah.

"Benar, kami memanggil sejumlah anggota DPRD terkait laporan dugaan berkampanye di sekolah yang berlokasi di Poros Kecamatan Sungai Beremas beberapa waktu lalu," kata Ketua Bawaslu Pasaman Barat, Emra Patria di Simpang Empat, Rabu malam.

Ia belum bisa menyampaikan secara rinci siapa-siapa anggota DPRD yang dipanggil dan pasal apa yang dilanggar.

"Maaf, saya belum bisa menyampaikan dengan lengkap karena masih proses," katanya singkat.

Pantauan di kantor Bawaslu hingga Rabu (2/11) malam sampai pukul 20.00 WIB pemeriksaan sejumlah anggota DPRD masih berlangsung di lantai dua kantor Bawaslu itu.

Sejumlah wartawan tidak bisa melihat siapa saja yang diperiksa oleh pihak Bawaslu.

Sementara itu Divisi Hukum Penindakkan Pelanggaran dan Sangketa Bawaslu Pasaman Barat, Beldia Putra membenarkan memanggil sejumlah anggota DPRD untuk diklarifikasi terkait adanya laporan dari masyarakat dugaan berkampanye di lingkungan sekolah.

Menurutnya mereka para terlapor diduga secara bersama-sama turut hadir berkampanye di lingkungan sekolah yang berlokasi di Poros Kecamatan Sungai Beremas.

"Hari ini pihak kita sedang klarifikasi terhadap semua para terlapor. Sedangkan pelapor dan para saksi sudah kita periksa," katanya.

Ia menegaskan berdasarkan UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 dikatakan kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintahan, tempat ibadah dan pendidikan.

Meski, kata dia siswa sekolah, siswa madrasah, dan mahasiswa maka memang memiliki hak pilih dalam Pemilu. Namun, bukan berarti peserta pemilu harus berkampanye di sekolah.

"Masih ada sarana kampanye lain, seperti media sosial, rapat terbatas, dan sebagainya. Saat ini kan pendidikan politik relatif lebih maju, maka sebaiknya dimanfaatkan dengan diundang secara rapat terbatas," katanya.***2***

Pewarta :
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar