KPK berharap berharap Kota Padang Panjang menjadi lebih baik di bawah kepemimpinan Fadly Amran- Asrul

Padang Panjang (ANTARA) - Wakil Ketua KPK RI, Lili Pantauli Siregar berharap Kota Padang Panjang menjadi lebih baik di bawah kepemimpinan Walikota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano dan Wakil Walikota, Drs. Asrul karena punya komitmen untuk anti terhadap perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Mudah-mudahan kota ini sejahtera, tidak masuk dalam catatan KPK. Dan menjadi lebih baik di tangan Walikota Fadly Amran dan Wakil Walikota Asrul," ungkap Lili, ditemui seusai acara Rapat Kordinasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemko Padang Pajang, di Hall Lantai III Balaikot, Rabu.

Lili juga mengapresiasi Pemkot Padang Panjang yang sudah melibatkan sejumlah kelompok masyarakat untuk sama-sama mengawasi dan mencegah terjadinya korupsi.

"Kota Padang Panjang sebagai kota kecil dengan anggaran kecil, tapi kita lihat ini lebih baik dan maksimal karena pak wali mempunyai komitmen, yaitu melibatkan masyarakat sipil untuk sama-sama melakukan program pencegahan tersebut," katanya.

Bila pemerintah daerah ingin masyarakatnya maju dan sejahtera, kata Lili, harus menghindari perilaku korupsi.

Dia berharap, Pemkot tetap berjalan dalam koridor yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Tetaplah berlaku jujur, hindari hal-hal konflik untuk kepentingan," imbaunya.

Walikota Fadly Amran menyampaikan, tetap berpegang teguh terhadap komitmen Kota Anti Korupsi.

"Komitmen kita masih di situ. Visi-misi RPJMD, Kota Padang Panjang yang cerdas berintegritas, kota anti korupsi, kolusi dan nepotisme, tetap menjadi prioritas bagi kita," ujarnya.

Kedatangan KPK ke Kota Padang Panjang, lanjut Wako, sangat ditunggu untuk menjalankan visi dan misi Pemko dengan visi-misi nasional dalam pemberantasan korupsi ini.

Ketua DPRD Kota Padang Panjang Mardiansyah mendukung program Kota Anti Korupsi yang sejalan dengan KPK.

"Kami mendukung sepenuhnya upaya Pemko menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota Anti Korupsi. Semoga Pemko dan DPRD tetap menjaga komitmen ini," katanya.

Acara sosialisasi ini turut dihadiri Forkopimda, jajaran pejabat Pemkot Padang Panjang dan sejumlah organisasi dan komunitas antikorupsi.