PLN telah menerima 10.640 sertifikat tanah senilai Rp4,5 triliun

Padang (ANTARA) - PT. PLN (Persero) telah menerima sebanyak 10.640 sertifikat tanah milik negara yang dipercayakan pada perusahaan itu di seluruh Indonesia dengan nilai Rp4.5 triliun berkat kerja sama yang dijalin dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasioanl (ATR/BPN) sejak Januari 2020.

“Alhamdulillah, sepanjang tahun 2020, kami telah menerima sertifikat baru dan pembaharuan sertifikat kurang lebih 10.640 buah dengan nilai lebih dari Rp4,5 triliun, ,” kata Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini di Padang, Selasa.

Ia optimis pada penghujung 2020, jumlah tersebut akan terus bertambah mencapai 17.500 sertifikat seiring dengan pemberkasan, pengukuran, dan penerbitan sertifikat PLN yang berproses dari sabang sampai merauke.

Sementara itu, ia mengatakan khusus di Sumatera Barat ada lebih kurang 2045 sertifikat baru dapat diselesaikan dan 421 sertifikat baru yang diterima di Banten dari 1.488 bidang tanah yang sudah melalui tahap pengukuran oleh BPN.

Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa pada akhir tahun lalu, sudah 30 persen yang bersertifikat dari 93 ribu tanah PLN yang harus dilegalkan dan disertifikasikan sebagai aset negara yang diperdayakan pengelolaannya pada PLN.

Ia mengatakan bahwa kerja sama antara KPK dan BPN ini adalah bentuk komitmen PLN untuk mengamankan, memelihara dan mendayagunakan aset tanah dan properti milik negara yang dipercayakan kepada PLN demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Disisi lain, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil memberikan apresiasi atas langkah PLN bekerja sama dengan KPK dan Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan sertifikasi aset tanah perusahaan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

“Mencegah lebih baik dari pada mengobati, kalau korupsi ini seperti itu, kalau tata kelola sudah lebih baik, maka Insya Allah korupsi jadi lebih sulit. Sinergi antara KPK, PLN, dan BPN ini sangat baik dan terbukti bisa menyelesaikan sertifikasi aset tanah lebih cepat,” ucap Sofyan.

PLN menargetkan pada tahun 2023, seluruh aset tanah dapat tersertifikasi. Ia optimis dengan sinergitas ini target tersebut dapat tercapai, bahkan sebelum tahun 2023.

Senada dengan Menteri ATR/BPN, Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar juga mengapresiasi kerja keras PLN bersama Kementerian ATR/BPN untuk mengamankan aset negara dengan melakukan sertifikasi tanah. Menurutnya, sertifikasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan aset negara.

“Sinergi ini adalah upaya mendorong capaian penertiban dan penyelamatan aset dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan publik serta menutup celah-celah korupsi untuk mendukung tercapainya tujuan nasional yang ada dalam UUD 1945,” tuturnya.

Kemudian Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno juga menuturkan bahwa kolaborasi berbagai lembaga ini sangat membantu dalam membangun tata kelola di instansinya.

“Dengan hadirnya kerja sama antara KPK, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah dan PLN memberikan satu kemudahan kepada kita untuk melakukan tertib penatausahaan keuangan, karena hal ini sangat penting penting bagi kami sebagai lembaga yang mengelola keuangan negara,” ucapnya.