Payakumbuh (ANTARA) - Seluruh fraksi di DPRD Kota Payakumbuh, Sumatera Barat sepakati rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD 2021 dijadikan Perda, meskipun dengan beberapa catatan.
"Kalau dari sidang penyampaian pandangan fraksi kemaren (Senin) secara keseluruhan fraksi menyetujui ranperda APBD 2021. Meskipun dengan beberapa catatan," kata Wakil Ketua DPRD Payakumbuh, Wulan Denura di Payakumbuh, Selasa.
Ia mengatakan salah satu yang paling banyak menjadi catatan dari para fraksi adalah kegiatan yang dilakukan 2021 diharapkan lebih memaksimalkan yang ada saat ini.
"Jadi ada beberapa kegiatan atau pembangunan yang sudah jalan atau tertinggal di 2020, ini perlu dimaksimalkan. Sebisa mungkin mengurangi pembangunan yang baru, kecuali sesuatu yang krusial seperti pengentasan banjir," ujarnya.
Sedangkan terkait gaji Tenaga Harian Lepas (THL), secara prinsip seluruh anggota DPRD menolak untuk dikurangi. Namun dengan kondisi APBD yang lebih rendah dari tahun sebelumnya membuat hal ini tidak dapat dihindarkan.
"Kemaren badan anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan berat harus menyetujui pengurangan gaji THL. Sebenarnya hampir secara keseluruhan terdampak, banyak anggaran OPD dikurangi dan iven-iven dikurangi. Kurang lebih satu bulan THL bergaji Rp2 juta," kata dia.
Sementara itu, anggota DPRD Payakumbuh dari Fraksi Golkar YB Dt. Parmato Alam mengatakan bahwa fraksi tersebut dengan banyak pertimbangan tetap melakukan penolakan terhadap pengurangan gaji THL.
"Intinya dengan pengurangan gaji THL ini akan berdampak kepada kesejahteraan terlebih di tengah pandemi COVID-19. Kalau tidak menambah, seharusnya dipertahankan saja," ujarnya.
Ia mengatakan dari pada mengurangi gaji THL, pihaknya lebih berharap agar Pemkot Payakumbuh memilah pembangunan dan hanya mengutamakan yang dinilai urgen.
Anggota DPRD Payakumbuh dari PPP Edward DF mengatakan bahwa poin utama yang disampaikan oleh fraksinya adalah tentang program pembangunan yang tertunda karena pandemi COVID-19 dan lainnya.
"Ada seperti rencana pembangunan masjid raya, meski tidak bisa menyelesaikan bangunannya, setidaknya pembebasan lahan dan izin lingkungannya diselesaikan. Ada juga GOR Ibuh yang bisa diselesaikan," kata dia.
Seluruh fraksi di DPRD Payakumbuh sepakati Ranperda APBD 2021, gaji THL dipastikan berkurang
Penyampaian pandangan fraksi terkait Ranperda APBD 2021 yang dilaksanakan secara virtual. (antarasumbar/HO)
Jadi ada beberapa kegiatan atau pembangunan yang sudah jalan atau tertinggal di 2020, ini perlu dimaksimalkan,
