Kejari: ada pungli? warga Padang Panjang segera lapor ke rumah aspirasi

id Kejaksaan, pungli, upp, lapor, sekdako, padangpanjang

Kejari: ada pungli? warga Padang Panjang segera lapor ke rumah aspirasi

Sosialisasi Pencegahan Pungli di Lingkungan Pemkot Padang Panjang, di halaman Balaikota, Senin. (Antara/ist)

Padang Panjang (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang Dwi Indrayati, SH, MH melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Minang Sazali, menghimbau semua pihak untuk melaporkan ke Unit Pemberantasan Pungli (UPP) bila menemukan praktek pungutan liar (pungli).

Dukungan seluruh unsur, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat, diperlukan mengawasi praktek pungli ini. Hal itu lantaran pungli merupakan perbuatan melanggar hukum.

“Praktek pungli, telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera,” papar Sazali pada acara Sosialisasi Pencegahan Pungli di Lingkungan Pemkot Padang Panjang, di halaman Balaikota, Senin.

Menurutnya, ketidakpastian pelayanan akibat prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan merupakan salah satu faktor. Akibatnya, masyarakat mencari cara mendapatkan pelayanan secara cepat yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Di sisi lain, penyalahgunaan jabatan atau kewenangan dan faktor ekonomi karena penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, dan lemahnya sistem yang mengontrol dan mengawasi dari atasan, membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.

"Diperlukan berbagai upaya dan inovasi pelayanan sehingga dapat mengurangi birokrasi yang panjang, guna memberantas pungli," ujarnya.

Dipaparkan Sazali, inovasi bisa berupa penggunaan sistem pelayanan secara online, memberikan atensi terhadap persoalan pungli di lingkungan OPD masing-masing. Serta Mendorong Unit Pemberantasan Pungli untuk melaporkan kegiatan yang telah dilakukan berupa laporan tertulis serta dokumentasinya.

Sekdako menyampaikan, jangan sampai pungli terjadi di lingkungan Pemkot. Penindakan bagi pegawai negeri yang terbukti melakukan pungli, selain diatur dalam Pasal 423 KUHP, juga dapat ditindak UU No. 20 Tahun 2001 yang dimuat dalam pasal 8 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 6 (enam) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. ASN Diberhentikan secara tidak hormat dan tidak mendapatkan hak pensiun.

Secara terpisah, Kepala Inspektorat, Dr. Syahril, SH, MH menyampaikan, masyarakat yang melihat indikasi pungli, bisa langsung mendatangi dan melaporkan Rumah Aspirasi, atau pihak kepolisian maupun kejaksaan.

“Sekretariat UPP ada di Rumah Aspirasi. Silahkan melapor ke sana. Atau hubungi nomor Lapor Wali di 08116690112, yang terhubung melalui SMS atau WA,” katanya.

Sosialisasi ini dilakukan bersamaan dengan apel pagi yang dipimpin Sekretaris Daerah, Sonny Budaya Putra AP, M.Si yang dihadiri jajaran ASN Pemkot.
Pewarta :
Editor: Siri Antoni
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar