DPD RI berharap status WTP berkorelasi dengan penurunan korupsi

id berita padang,berita sumbar,wtp

DPD RI berharap  status WTP berkorelasi dengan penurunan korupsi

Kunjungan kerja Komite IV DPD RI dalam rangka pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester I 2020 di Kantor BPK Perwakilan Sumbar. (antarasumbar/Ikhwan Wahyudi)

Dari sekian banyak provinsi, Sumbar termasuk yang seluruh kabupaten dan kota berstatus WTP,
Padang (ANTARA) - Komite IV DPD RI berharap status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diterbitkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) berkorelasi dengan penurunan angka korupsi.

"Idealnya jika Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP maka harus berbanding lurus dengan hasil pembangunan, indeks pembangunan manusia hingga menurunnya korupsi," kata Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Elviana di Padang, Senin.

Ia menyampaikan hal itu pada kunjungan kerja Komite IV DPD RI dalam rangka pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester I 2020 di Kantor BPK Perwakilan Sumbar.

Oleh sebab itu ia berharap ke depan audit yang dilakukan BPK mengarah kepada sistem berbasis kinerja.

Ia melihat kendati ada daerah yang berstatus WTP namun tetap saja ada kepala daerah yang tertangkap KPK karena korupsi.

Oleh sebab itu pihaknya ingin menggali lebih jauh korelasi antara status WTP dengan pencegahan korupsi.

Elviana melihat status WTP baru sebagian dari gambaran penggunaan anggaran dan tetap harus dilihat bagaimana penggunaannya.

Pada sisi lain ia mengapresiasi Sumatera Barat (Sumbar) karena dari 19 kabupaten dan kota semuanya berstatus WTP.

"Dari sekian banyak provinsi, Sumbar termasuk yang seluruh kabupaten dan kota berstatus WTP," kata dia.

Sementara Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Yusnademi menyampaikan semua entitas di Sumbar telah berstatus WTP yaitu 19 kabupaten dan kota serta provinsi.

Terkait pemeriksaan semester I 2020 ia menyampaikan ada sejumlah temuan soal pengelolaan aset yang merata ditemukan di sejumlah daerah hingga belanja infrastruktur seperti kekurangan volume.

Untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK ia menyampaikan pada 2018 terdapat 646 temuan pemeriksaan dengan 1.575 rekomendasi dan yang sudah ditindaklanjuti mencapai 81,27 persen.

Kemudian untuk tahun pemeriksaan 2019 terdapat 660 temuan dengan 1.615 rekomendasi dengan tindak lanjut mencapai 84,89 persen.

Lalu hingga semester I 2020 terdapat 738 temuan pemeriksaan dengan 1.795 rekomendasi dan yang sudah ditindaklanjuti 76,55 persen.

Pewarta :
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar