Padang (ANTARA) - Aset perbankan syariah di Sumatera Barat terus tumbuh kendati saat ini terjadi pandemi COVID-19 yang juga mempengaruhi sektor industri jasa keuangan.
"Industri perbankan syariah di Sumbar mengalami peningkatan aset signifikan mencapai 8,20 persen atau sebesar Rp300 miliar dari sebesar Rp3,66 triliun pada Agustus 2019 menjadi Rp3,96 triliun pada Agustus 2020," kata Kepala OJK perwakilan Sumbar Misran Pasaribu di Padang, Jumat.
Menurut dia peningkatan total aset perbankan syariah tersebut dikarenakan meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp150 miliar dari sebesar Rp3,39 triliun menjadi Rp3,54 triliun.
"Selain itu pembiayaan yang disalurkan juga meningkat sebesar Rp220 miliar dari Rp2,83 triliun menjadi Rp3,05 triliun hingga Agustus 2020," kata dia.
Apabila dilihat secara year to date, kinerja industri perbankan syariah Sumbar juga mengalami kontraksi sehingga berdampak pada perlambatan pertumbuhan.
"Kinerja total aset dan volume usaha mengalami peningkatan sebesar Rp80 miliar dari Rp3,88 triliun pada posisi Desember 2019," kata dia.
Begitu juga untuk pertumbuhan kinerja pembiayaan yang disalurkan, secara year to date jumlah pembiayaan yang diberikan sedikit meningkat yaitu sebesar Rp30 Miliar dari posisi Desember 2019 tercatat sebesar Rp3,02 triliun. "Sedangkan kinerja DPK mengalami penurunan sebesar Rp40 miliar," ujarnya.
Sementara itu kualitas dari pembiayaan yang disalurkan relatif masih cukup baik dengan rasio Non Performing Financing (NPF) yang tercatat sebesar 3,54 persen dan meningkat dari posisi yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,39 persen.
"Namun demikian rasio NPF Industri Perbankan Syariah Sumbar sedikit berada di atas rasio NPF Industri Perbankan secara Nasional yang tercatat sebesar 3,46 persen, ujarnya.
Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat menilai literasi ekonomi syariah di daerah itu masih minim sehingga terdapat jurang pemahaman yang dalam antara pengetahuan yang dimiliki akademisi dan pengambil kebijakan dengan masyarakat di bawah.
"Kalau berbicara strategi pengembangan ekonomi syariah maka yang paling mendasar adalah literasi, apalagi kalau berbicara potensi wakaf dalam bentuk tanah, persoalan yang belum selesai adalah kedudukan tanah ulayat dalam pemanfaatannya," kata Ketua MUI Sumbar Gusrizal Gazahar pada Festival Ekonomi Syariah regional Sumatera yang digelar Bank Indonesia perwakilan Sumbar.
Menurut dia potensi pengembangan ekonomi syariah di Sumbar begitu besar salah satunya lewat wakaf dalam bentuk tanah ulayat namun sampai saat ini belum teroptimalkan dan lebih banyak ditanami semak belukar saja.
Kemudian terkait dengan ekonomi syariah Sumbar memiliki potensi secara budaya namun kalau orang ingin mendalami lebih jauh soal sistem ekonomi syariah maka boleh dikatakan ada kecenderungan masyarakat pragmatis dalam menjalankan bisnis.
Gusrizal mengatakan MUI Sumbar sudah berulang kali mencoba untuk menjembatani ini hingga membentuk dai ekonomi syariah dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat.
"Masyarakat adalah bagian penting dari gerakan ekonomi syariah tapi sampai hari ini pemahaman mereka belum sama dengan para pemangku kepentingan dan akademisi," ujarnya.
Berita Terkait
Pemkot Pariaman telah bentuk KDEKS wujudkan kota berbasis syariah
Jumat, 29 Maret 2024 14:55 Wib
ICDX: Total transaksi komoditas syariah selama 2024 capai Rp224 miliar
Selasa, 19 Maret 2024 9:11 Wib
Tumbuh hingga 38 persen Pembiayaan usaha syariah Bank Nagari 2023
Selasa, 6 Februari 2024 15:03 Wib
Pembiayaan usaha syariah Bank Nagari 2023 tumbuh hingga 38 persen
Jumat, 2 Februari 2024 20:48 Wib
Pemkot Pariaman segera migrasi rekening bank ASN dari konvensional ke syariah
Senin, 15 Januari 2024 14:43 Wib
ASR 2023 UUS Bank Nagari raih penghargaan ketegori BPD Syariah Terbaik
Jumat, 1 Desember 2023 16:07 Wib
UUS Bank Nagari raih penghargaan ASR 2023
Kamis, 30 November 2023 21:36 Wib
Pemkot Solok matangkan pembinaan pola syariah kepada koperasi
Minggu, 12 November 2023 4:53 Wib