Padang (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Nofrizon mendorong pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional yang digelar di Sumatera Barat dapat dilakukan secara virtual karena meningkatkan jumlah kasus positif COVID-19 di daerah itu.
"Kita tidak ingin membatalkan Sumbar sebagai tuan rumah MTQ nasional, namun kondisi saat ini dalam keadaan darurat bencana non alam," kata dia saat rapat bersama Kemenag Sumbar, Pemprov Sumbar terkait pelaksanaan MTQ Nasional di Padang, Kamis.
Ia menilai pelaksanaan MTQ kali ini bisa menjadi kluster penyebaran COVID-19 karena masih banyak kegiatan seremonial dan mengumpulkan banyak orang.
Dirinya mengkritisi pelaksanaan pembukaan MTQ yang akan dilaksanakan di Main Stadium Padangpariaman yang dibuka dengan pelaksanaan tari massal.
Menurut dia hal ini sangat rentan dalam penyebaran COVID-19 dan siapa yang bisa mengontrol tidak terjadi kerumunan dalam acara pembukaan.
"Jangan dipaksakan ada kegiatan seremonial. Sebaiknya kita kurangi atau dihilangkan saja," katanya.
Politisi Demokrat itu mencontohkan pelaksanaan upacara HUT RI saja dilakukan secara berbeda yakni virtual dan juga pelaksanaan pilkada yang dilakukan secara ketat.
Ia meminta pemerintah daerah lebih bijak menyikapi ini dan jika memang MTQ Nasional tetap digelar hendaknya perlombaan saja dan jangan ada kegiatan seremonial.
"Jangan hanya ingin dapat nama baik malah celaka yang terjadi nantinya," ujar dia.
Sementara anggota Komisi V lainnya Maigus Nasir mempertanyakan izin pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang berkumpul saat MTQ Nasional nantinya.
"Izinnya siapa yang mengeluarkan, jangan sampai bertentangan dengan aturan dan tugas dari satgas COVID-19 baik dari tingkat daerah hingga nasional. Jangan sampai kegiatan ini menjadi kegiatan inskonstitusional," jelas dia.
Selain itu, dirinya menyebutkan kafilah Sumbar harus anak-anak dari Sumbar. "Jangan mengubah data-data peserta. Ini akan membawa hal negatif baik dari segi hukum negara, dan semangat dari anak kita di Sumbar," lanjutnya.
Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Hendri menyebutkan penonton MTQ akan dibatasi dengan ketat termasuk menyediakan APD bagi panitia.
"Kalau untuk pawai ta'aruf memang tidak kita laksanakan. Ini upaya kita," tambah dia.
Sekretaris Umum LPTQ Sumbar, Edison menyampaikan mayoritas kafilah adalah "aset" Sumbar, meskipun ada kafilah yang domisili di Jakarta, tapi asalnya Sumbar. Lalu ada juga anak Sumbar yang sudah lama di rantau tapi tetap asal Sumbar.
Dia menekankan kafilah itu ada kaitannya dengan Sumbar. Pihaknya menekankan kafilah yang tak ada "darah" Sumbar sudah dicoret dan dikeluarkan.
"Selebihnya kafilah memang asal Sumbar dan memiliki prestasi dan potensi. Kafilah asal Sumbar yang akan ikut sebanyak 76 orang," katanya.
Legislator dorong pelaksanaan MTQ Nasional di Sumbar secara virtual
Rapat Komisi V DPRD Sumbar dengan Kemenag Sumbar dan Pemprov Sumbar terkait MTQ Nasional di Padang, Kamis. (antarasumbar/Istimewa)
Kita tidak ingin membatalkan Sumbar sebagai tuan rumah MTQ nasional, namun kondisi saat ini dalam keadaan darurat bencana non alam,
