Kota Solok peroleh penghargaan dari Menteri Keuangan atas WTP 2019

Solok (ANTARA) - Pemerintah Kota Solok, Sumatera Barat memperoleh penghargaan dari Menteri Keuangan atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2019 dan sampai saat ini Kota Solok telah 4 tahun berturut-turut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapat Opini WTP dari BPK RI.

"Kami apresiasi dan berikan penghargaan kepada seluruh pemerintah daerah karena semakin banyaknya yang mendapatkan opini WTP," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, melalui Rakernas secara virtual, Selasa.

Hal itu disampaikannya saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2020 secara virtual yang diikuti Sekretaris Daerah Kota Solok Drs Syaiful didampingi Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Novirna Hendayani, bertempat di E-Gov Monitoring Room Balaikota Solok, Selasa (22/9).

Kementerian Keuangan menyelenggarakan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2020 dengan tema 'Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Lebih lanjut pada Rakernas tersebut Sri Mulyani menjelaskan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2019 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan, Secara total terdapat 486 daerah dari 542 daerah yang mendapatkan opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian.

Hasil itu terdiri atas 34 pemerintah provinsi, 87 pemerintah kota, dan 365 pemerintah kabupaten. Jumlah tersebut berhasil meningkat sebesar 7,9 persen dari tahun lalu.

"Kami apresiasi dan berikan penghargaan kepada seluruh pemerintah daerah karena semakin banyaknya yang mendapatkan opini WTP," katanya.

Kedepan, ia berharap agar dapat terus meningkatkan dan mempertahankan opini WTP tersebut.

Ia menyarankan pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang belum mendapatkan WTP, agar segera lakukan langkah efektif dan terukur mengatasi temuan, serta menyelesaikan temuan-temuan dari BPK.

"Sinergi LKPP dan LKPD harus terus kita tingkatkan untuk menyelaraskan keuangan pusat dan daerah," ujarnya.

Selanjutnya, menyikapi suasana extraordinary pandemi COVID-19 saat ini, pihaknya mengimbau kepada seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan peran aparat pengawas intern pemerintah (APIP) untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi, menyelesaikan secara cepat payung hukum agar tidak terjadi masalah, serta menyusun petunjuk teknis yang bisa menjawab masalah fleksibilitas di lapangan. Dengan itu, diharapkan keuangan akan tetap akuntabel.

Pada kesempatan itu, juga diberikan penghargaan kepada Peraih Opini WTP 10 kali Berturut-turut yaitu 41 kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Peraih Opini WTP lima kali berturut-turut kepada 286 Kementerian lembaga dan Pemerintah Daerah, serta Peraih WTP 2019.

Selanjutnya, Penghargaan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Award sebagai apresiasi kepada seluruh kementerian lembaga atas partisipasi menjaga pengelolaan barang milik negara.

Penghargaan tersebut terdiri atas lima kategori yakni pemanfaatan, kualitas, sertifikasi, terus menerus, serta kolaborasi.