156 warga binaan Lapas Kelas II B Payakumbuh telah masuk dalam DPS

id berita payakumbuh,berita sumbar,pilkada

156 warga binaan Lapas Kelas II B Payakumbuh telah masuk dalam DPS

Kepala Lapas Kelas II B Payakumbuh Muhamad Kameily. (Antarasumbar/Akmal Saputra)

Sesuai dengan letak dari lapas yang berada di Kota Payakumbuh, jadi hanya melakukan pemilihan gubernur. Kami terdaftar sebagai TPS X di kelurahan Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara,
Payakumbuh (ANTARA) - Sebanyak 156 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Payakumbuh, Sumatera Barat telah masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS) pada Pilkada 2020, meskipun data ini masih akan terus bergerak.

Kepala Lapas Kelas II B Payakumbuh, Muhamad Kameily di Payakumbuh, Selasa, mengatakan warga binaan di lapas tersebut hanya akan bisa menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.

"Sesuai dengan letak dari lapas yang berada di Kota Payakumbuh, jadi hanya melakukan pemilihan gubernur. Kami terdaftar sebagai TPS X di kelurahan Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara," jelas dia.

Ia menyebutkan total warga binaan di lapas tersebut berjumlah 270 orang dan yang sudah masuk DPS itu ada 156 orang, sedangkan yang belum itu ada 114 orang.

"Sekarang kami masih terus berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ujar dia.

Ia mengatakan dari 156 warga binaan yang telah masuk DPS tersebut diantaranya 70 warga Kota Payakumbuh, 73 warga Kabupaten Limapuluh Kota dan 13 lainnya berada dari daerah lain.

"Sementara 114 warga binaan yang belum masuk sebagai DPS dengan berbagai alasan seperti tidak memiliki KTP, ada yang KTP nya hilang ini juga terus kami koordinasikan," sebutnya.

Menurut Kameily, beberapa waktu lalu pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) berencana akan mendatangi Lapas untuk melakukan pendataan, namun karena pandemi COVID-19 hal ini belum jadi dilakukan.

"Kami ingin seluruh warga binaan di lapas ini dapat menggunakan salah satu haknya sebagai warga negara," lanjut dia.

Ia menyebutkan 156 warga binaan yang telah masuk DPS ini juga akan masih terus bergerak karena ada beberapa warga binaan yang masa hukumannya akan habis sebelum pemilihan 9 Desember 2020.

"Jadi yang keluar atau masa hukumannya habis akan langsung kami laporkan. Pokoknya kami terus berkoordinasi ada yang berubah atau bertambah akan terus kami laporkan ke KPU," ujarnya.

Sedangkan terkait sosialisasi calon kepada warga binaan, pihaknya masih menunggu jadwal dari pihak KPU yang berkemungkinan dilakukan setelah penetapan calon dilakukan.

"Pastinya sosialisasi akan tetap menggunakan dan sesuai dengan protokol kesehatan sehingga meminimalisir kemungkinan warga binaan terpapar COVID-19," sebutnya.***2***

Pewarta :
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar