Padang (ANTARA) - DPRD Sumatera Barat (Sumbar) mengusulkan tambahan anggaran untuk kesehatan masuk di pos belanja tidak langsung di APBD perubahan 2020.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar saat memimpin sidang paripurna di Padang, Rabu, mengatakan dalam KUPA-PPAS perubahan APBD 2020 disepakati kebijakan anggaran untuk tiga sektor dalam menghadapi dampak COVID-19.
"Ketiga sektor tersebut adalah sektor kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penguatan jaring pengaman sosial," tambah dia.
Sementara untuk dana penanganan dampak ekonomi dialokasikan untuk pemberian subsidi atau stimulus bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Kemudian pelaku usaha kategori kecil sekali, petani, nelayan, peternak dan masyarakat terdampak lainnya.
Kemudian untuk jaring pengaman sosial dialokasikan anggaran untuk validasi dan verifikasi data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang banyak bermasalah.
"Untuk program di OPD yang mendesak tentu akan kita alokasikan di anggaran perubahan," katanya.
Kemudian untuk peningkatan pendapatan daerah harus menjadi perhatian penting bagi DPRD dan Pemprov Sumbar agar pendapatan yang bersumber dar pendapatan asli daerah.
"Kita berharap pembahasan yang telah dirumuskan dalam KUPA PPAS di APBD perubahan dapat diakomodir di APBD perubahan," lanjutnya.
DPRD Sumbar usulkan tambahan dana kesehatan di APBD perubahan 2020
Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar memimpin rapat paripurna di DPRD Sumbar pada Rabu (16/9). (antarasumbar/Istimewa)
Dalam KUPA-PPAS perubahan APBD 2020 disepakati kebijakan anggaran untuk tiga sektor dalam menghadapi dampak COVID-19,
