Padang (ANTARA) - Fraksi Golkar DPRD Sumatera Barat (Sumbar) menilai program pembangunan di provinsi itu tidak sejalan dengan program pusat dan daerah sehingga terkesan jalan sendiri.
"Ini terbukti karena tidak ada anggaran dari APBN yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di Sumbar," kata Juru bicara Fraksi Golkar Afrizal saat penyampaian pandangan fraksi saat Ranperda Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) di Padang, Selasa.
Ia menambahkan hal ini terus terjadi setiap tahunnya dan seolah-olah pemprov Sumbar berjalan sendiri dengan programnya.
"Harusnya rencana program pembangunan sejalan dengan nasional dan juga rencana kota dan kabupaten," sebut dia.
Menurut dia dalam hal ini dinas terkait harus lebih jeli lagi dalam membuat program pembangunan terutama dalam Ranperda Perubahan RPJP ini.
"Kami berharap program ini dapat sejalan dan banyak anggaran pusat yang dapat dimanfaatkan untuk Sumbar dan kota kabupaten," kata dia.
Sementara itu juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Sumbar, M Nurnas menjelaskan Bappeda belum menjadikan dokumen RPJP sebagai acuan dalam pembangunan daerah yang merupakan rancangan pembangunan selama 20 tahun.
Ia mengatakan harusnya prinsip pembangunan daerah bertahap dan konsisten sehingga dapat diwujudkan.
"Namun ini tidak terjadi saat ini dan program kita kerap tidak konsisten," ujarnya.
Ia menerangkan Perubahan Perda nomor 7/2008 tentang RPJP Sumbar harus sejalan dengan aturan lain seperti Perda Rencana Zonasi Wilaya Pesisir Pantai dan Pulau Kecil, Rencana Induk Pariwisata Daerah dan Rencana Kawasan Industri.
"Semua itu harus sejalan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya," katanya
Golkar :Program pembangunan Sumbar terkesan jalan sendiri
Suasana rapat paripurna DPRD Sumbar. (antarasumbar/Istimewa)
Ini terbukti karena tidak ada anggaran dari APBN yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di Sumbar,
