Polda Sumbar sebut 96 TPS masuk kategori sangat rawan di Pilkada Sumbar

Padang (ANTARA) - Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) menyebutkan 96 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di provinsi itu masuk kategori sangat rawan dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020

Karo Ops Polda Sumbar, Kombes Pol Heny Sulistiya Arianta di Padang, Rabu, mengatakan Polda Sumbar membuat tiga tingkat pemetaan TPS di wilayah tersebut yakni kategori aman, rawan dan sangat rawan.

Ia menyebutkan dari koordinasi dengan KPU Sumatera Barat sejauh ini ada sebanyak 12.642 TPS yang tersebar di provinsi ini dan jumlah itu kemungkinan bisa bertambah karena kondisi pandemi COVID-19 yang membuat KPU harus membatasi jumlah pemilih per TPS maksimal 500 orang.

Sejauh ini Polda Sumbar memetakan ada 96 TPS dalam kategori sangat rawan, 772 TPS dalam kategori rawan dan 11.774 TPS dalam kategori aman.

Ia menjelaskan dalam mengantisipasi hal itu pihaknya mengatur sedemikian rupa jumlah petugas yang melakukan pengamanan saat pemungutan suara.

Untuk kategori sangat rawan pihaknya akan menugaskan dua personel kepolisian untuk melakukan pengamanan di satu TPS. Sementara untuk kategori rawan ada dua personel kepolisian untuk melakukan pengamanan di dua TPS dan untuk kategori aman dua personel akan melakukan pengamanan di 10 TPS.

“Kita terus mempersiapkan diri dan melakukan pemetaan kondisi agar pelaksanaan Pilkada berjalan lancar dan tetap memenuhi protokol kesehatan,” katanya.

Sementara itu Polda Sumatera Barat menurunkan 5.827 personel kepolisian yang terdiri dari personel Polda Sumbar dan Polres di daerah itu untuk mengamankan tahapan Pilkada serentak ini.

Pihaknya melakukan pemetaan tingkat kerawanan pilkada di daerah tersebut guna mengambil langkah antisipasi.

Ia mengatakan dalam melakukan pengamanan pihaknya telah menjalin koordinasi dengan KPU, Bawaslu, partai politik dan lainnya.

Dalam skema yang dibuat operasi ini akan berjalan selama 139 hari yang ditargetkan selesai di awal Januari 2021.

"Kita sudah mulai operasi Mantap Praja Singgalang 2020 untuk mengamankan pelaksanaan pilkada serentak," tambah dia.