Gerindra Agam belum tentukan bakal calon bupati menjelang Pilkada 2020

Lubukbasung (ANTARA) - Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Agam, Sumatera Barat belum menentukan bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung partai itu menjelang beberapa hari pendaftaran bakal calon pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak daerah itu pada 9 Desember 2020.

"Kita belum menentukan bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung. Kita akan menentukan bakal calon bupati dan wakil bupati menjelang pendaftaran di KPU setempa pada 4 September 2020," kata Ketua DPC Partai Gerindra Agam, Novi Irwan di Lubukbasung, Senin.

Ia menambahkan, DPP Partai Gerindra telah menunjuk tiga kader terbaik seperti, Ade Rizki Pratama anggota DPR RI, Ismunandi Sofyan anggota DPRD Sumbar dan pihaknya untuk maju sebagai calon Bupati Agam saat Pilkada nanti.

DPC Partai Gerindra Agam juga telah menerima pendaftaran 10 orang putra dan putri terbaik di daerah itu yang akan maju pada Pilkada.

Dari 10 orang itu, tambahnya telah dikerucutkan menjadi tiga orang yakni, Zulhendrif Bandaro Labiah merupakan anggota Fraksi Partai Gerindra Agam, Samsul Bahri pengurus Partai Gerindra dan Taslim mantan anggota DPR RI.

"Ketiga bakal calon bupati dan wakil bupati itu telah melakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan sebagai bupati dan wakil bupati," katanya yang juga Ketua DPRD Agam.

Ia menambahkan, mereka juga telah mengantongi surat keputusan dari DPP Partai Gerindra untuk mencari pasangan yang pas saat Pilkada.

Dalam surat keputusan itu, Zulhendrif Bandaro Labiah dan Taslim diminta mencari wakilnya dari Agam wilayah Barat, sementara Samsul Bahri mencari calon bupati dari Agam wilayah Timur.

Selain itu mencari pasangan dari partai lain atau berkoalisi dan berkemungkinan melakukan koalisi dengan Partai Golkar, PPP, PBB dan lainnya.

Namun Partai Gerindra Agam merupakan partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD Agam dengan sembilan kursi pada pemilihan legislatif 2019, sehingga bisa mengusung calon dan wakil bupati sendiri tanpa melakukan koalisi. (*)