Padang tengah siapkan pembayaran BLT tahap II untuk 52 ribu KK terdampak COVID-19

id berita padang,berita sumbar,blt, tahap ii,covid-19

Padang  tengah siapkan pembayaran BLT tahap II untuk 52 ribu KK terdampak COVID-19

Wali Kota Padang, Mahyeldi. (antarasumbar/Ikhwan Wahyudi)

Insya Allah dalam waktu dekat dapat direalisasikan karena saat ini data baru rampung dari Dinas Sosial,
Padang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Padang tengah mempersiapkan pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap II bagi warga yang terdampak COVID-19 dengan nilai Rp600 ribu per kepala keluarga (KK).

"Ini sudah dipersiapkan ada sekitar 52 ribu kk, jika satu KK Rp600 ribu maka total anggaran sekitar Rp30 miliar lebih," kata Wali Kota Padang, Mahyeldi di Padang, Kamis.

Ia memastikan untuk ketersediaan anggaran pihaknya menganut prinsip untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 harus disediakan.

"Konsekuensinya ada anggaran kegiatan lain yang diarahkan untuk pembayaran BLT COVID-19," ujarnya.

Mahyeldi menyampaikan salah satu alokasi anggaran yang harus dikurangi adalah perjalanan dinas termasuk DPRD Padang harus punya komitmen yang sama.

"Insya Allah dalam waktu dekat dapat direalisasikan karena saat ini data baru rampung dari Dinas Sosial," ujarnya.

Sebelumnya sejumlah warga dari Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang mempertanyakan kapan pencairan BLT tahap II dengan mendatangi DPRD Padang.

Seorang warga Kecamatan Koto Tangah, M Rafik (40) mengatakan pandemi COVID-19 berdampak sehingga tidak bisa bekerja, sementara juga perlu uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Ia berharap pemerintah kota segera menyalurkan BLT tahap II sehingga bisa meringankan beban warga.

Sementara berdasarkan hasil kajian cepat yang dilakukan Ombudsman perwakilan Sumatera Barat ditemukan belum ada saluran pengaduan khusus bantuan sosial dampak COVID-19 di tingkat provinsi Sumatera Barat dan 19 kabupaten kota yang ada.

"Sebagai salah satu bentuk pelayanan publik di tengah pandemi, kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan penyelenggara layanan publik dalam menyalurkan bansos adalah penyediaan layanan informasi dan pengaduan publik," kata Kepala Ombudsman perwakilan Sumbar, Yefri Heriani.

Berdasarkan hasil kajian tersebut Ombudsman memberi saran agar gubernur memerintahkan OPD terkait saluran informasi/pengaduan, prosedur penanganan pengaduan, dan pejabat/petugas pengelola pengaduan dalam penyaluran bantuan sosial.

Pewarta :
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar