Masyarakat Sikilang Pasaman Barat gelar Demonstrasi ke DPRD Pasaman Barat (Video)

Simpang Empat (ANTARA) - Masyarakat Sikilang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat melakukan aksi demonstrasi ke gedung DPRD dan Kantor Bupati setempat, Rabu.

Mereka menuntut Badan Kehormatan (BK) DPRD memproses oknum anggota DPRD yang bermasalah.

Kemudian menuntut perbaikan akses jalan, jembatan menuju Sikilang, Kecamatan Sungai Aua dan menyediakan mobil ambulance untuk warga berobat keluar Sikilang.

"Kepada BK DPRD agar memproses anggota yang bermasalah. Jangan buat malu lembaga," kata Koordinator Aksi Syofyan Huda.

Kemudian ia menyebutkan daerah Sikilang selama ini tidak pernah diperhatikan.

Akses jalan yang buruk, fasilitas kesehatan yang minim dan tidak adanya sarana transportasi kesehatan yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk berobat.

"Sudah banyak masyarakat yang meninggal dunia. Baru-baru ini ada seorang ibu meninggal dunia yang baru melahirkan karena akses jalan yang buruk sehingga terlambat mendapatkan bantuan medis," jelasnya.

Pihaknya menginginkan DPRD menyurati Bupati Pasaman Barat agar menganggarkan pembangunan jalan yang layak serta menyediakan sarana transportasi ambulance di Sikilang.

"10 tahun ini kami masyarakat Sikilang menempuh jalan buruk dan sudah banyak makan korban," tegasnya.

Menanggapi aksi tuntutan itu Ketua Komisi III DPRD Pasaman Barat, Baharuddin R menyambut baik apa yang disampaikan masyarakat tersebut.

"Kami mendukung aksi ini. Tuntuntan ini akan kami sampaikan ke Bupati Pasaman Barat agar dianggarkan. Kami pasti menyetujui," tegasnya.

Sebagai bukti mendukung tuntutan itu Buharrudin R bersama Endang Jaya Putra merekomendasikan ke bupati agar tuntuan masyarakat Sikilang dipenuhi.

"Kami merekomendasikan dan menandatangani langsung tuntutan masyarakat ke Bupati Pasaman Barat," sebutnya.

Sementara itu Ketua BK DPRD Pasaman Barat, Endang Jaya Putra menegaskan akan memproses anggota yang bermasalah.

Pihaknya menjadwalkan pada 3 Agutus 2020 akan memanggil oknum anggota DPRD yang bermasalah.

"Akan kita dengarkan keterangan dari oknum itu. Hasilnya akan disampaikan ke sidang paripurna apa hasilnya nanti," katanya.

Ia menyebutkan sambil berproses pihaknya akan memperbaharui tata tertib beracara mengenai tindakan terhadap anggota yang bermasalah.

Menurutnya ada empat sanksi jika terbukti bermasalah yakni teguran lisan, teguran tulisan, pemberhentian jabatan struktural dan rekomendasi pemberhentian dari anggota DPRD.

"Sanksi itu belum jelas karena yang bersangkutan akan dipanggil dalam waktu dekat," tegasnya.

Adapun dugaan pelanggaran itu adalah dugaan pencemaran nama baik Puan Maharani, dugaan pemalsuan SK kepengurusan Partai Gerindra dan dugaan pencurian alat ukur suhu tubuh atau Thermo Gun.

Usai aksi didepan Gedung DPRD rombongan masyarakat langsung menuju Kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasinya.