Pada saat meninjau terminal di Anak Air, Selasa, Wakil gubernur Sumbar Nasrul Abit didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Heri Nofiardi, Kepala BPTD Wilayah III Sumbar Kemenhub RI Deny Kusdyana, dan Plt Biro Humas Zardi Syahrir beserta instansi terkait lainnya.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 4,5 hektare untuk pembangunan terminal dan ini satu-satunya terminal di Kota Padang.
Terminal tersebut nanti akan dikelola oleh Kepala BPTD Wilayah III Sumbar Kemenhub RI Deny Kusdyana, adapun fasilitas pendukung yang dibangun seperti tempat uji kendaraan atau KIR serta kawasan komersial.
"Namun dari pada itu setelah saya mengikuti rapat siang tadi bahwa ada kendala dalam pembebasan lahan sedang fisiknya sudah berjalan, sebagai informasi yang diterima pada bulan Desember 2020 akhir tahun ini akan selesai," ucap Nasrul Abit.
Lebih lanjut Wagub Sumbar juga mengatakan hal tersebut perlu koordinasi dengan pemerintah Kota Padang sehingga ada anggaran untuk pelebaran jalan tembus arah by pass dan dibebaskan segera.
"Untuk koordinasi yang dibutuhkan tidak hanya dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota Padang saja tentu perlu juga dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini bagaimana biaya untuk pembebasan lahan, itu harus dicari dan kalau tidak tentu tidak akan berfungsi maksimal walaupun ada jalan tetapi tergolong kecil," ujarnya.
Wagub terangkan terminal regional yang dibangun mampu melayani 500 unit angkutan kota dalam provinsi (AKDP) dan 150 angkutan kota antar provinsi (AKAP) yang melayani Padang menuju Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatra Utara, Sumatera Selatan, dan sebaliknya.
Otomatis mobil bus yang masuk mobil-mobil besar, tentu ada standar kelas jalannya dan ini perlu kita bicarakan bersama-sama. Sehingga terminal tersebut dapat diselesaikan akhir 2020 ini termasuk infrastruktur jalan juga selesai supaya bisa dimanfaatkan dalam mendorong dan menumbuhkan perekonomian masyarakat di Kota Padang dan Sumbar pada umumnya.
"Untuk itu perlu disegerakan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah, baik pemerintah provinsi, Kota Padang maupun pemerintah pusat, agar dapat dipertanggungjawabkan terhadap pembebasan lahan dan siapapun berhak untuk menganggarkannya. Ini merupakan kerja bersama dalam memajukan pembangunan daerah,"
