Legislator Agam nilai masih banyak potensi pajak belum terhimpun secara maksimal

id berita agam,berita sumbar,legislator,APBD, PAD,pajak

Legislator Agam nilai masih banyak potensi pajak belum terhimpun secara maksimal

Anggota Fraksi Partai Demokrat Nasdem DPRD Agam, Syafril menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tentang Pertanggung Jawaban APBD 2019 di aula utama DPRD Agam, Kamis. (antarasumbar/Istimewa)

Semakin tinggi kualitas otonomi daerah maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang,
Kabupaten Agam (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Agam, Sumatera Barat menilai masih banyak potensi pajak dan retribusi daerah yang belum terhimpun secara maksimal oleh pemerintah daerah setempat.

"Perkembangan pendapatan asli daerah Agam setiap tahun terus meningkat, namun kami melihat masih banyak potensi pajak dan retribusi daerah yang belum terhimpun secara maksimal," kata anggota Fraksi Partai Demokrat Nasdem DPRD Agam, Syafril saat sidang paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Ranperda tentang Pertanggung Jawaban APBD 2019 di aula utama DPRD Agam, Kamis.

Untuk itu, tambahnya Fraksi Partai Demokrat Nasdem mempertanyakan kepada Pemkab Agam sejauh mana langkah dan upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan pemungutan pajak daerah seperti, pajak restoran, pajak hiburan dan lainnya.

Selain itu, berapa besar potensi pajak dan retribusi daerah yang dapat dimaksimalkan menjadi pendapatan daerah dan apa yang menjadi permasalahan dalam upaya meningkatkan PAD.

Ia mengemukakan, PAD merupakan cerminan dan kemandirian daerah sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah.

"Semakin tinggi kualitas otonomi daerah maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang," katanya.

Sementara Ketua Fraksi Gerindra DPRD Agam, Rinal Wahyudi berharap Pemkab Agam agar realisasi PAD terus ditingkatkan setiap tahun dengan mengali potensi yang ada.

"Kami menyarankan agar pengelolaan pariwisata lebih ditingkatkan, sehingga penerimaan retribusi daerah juga lebih meningkat," tambahnya.

Anggota Fraksi PKS, Asrizal menyarankan agar meningkat sumber daya manusia aparatur pemungut pajak baik kuantitas dan kualitasnya dengan rekrutmen atau pelatihan.

Selain itu, perlu anggaran yang cukup untuk kegiatan sosialisasi, dimana masih rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak.

"Menurut hemat kami permasalahan tidak tercapai pajak, masih kurang maksimalnya pemungutan oleh aparatur pemerintah dan kurang kesadaran masyarakat bayar pajak," katannya. (*)