Kantor Otoritas Bandara Padang canangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi

id otoritas bandara, berita padang, berita sumbar

Kantor Otoritas Bandara Padang canangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi

Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah VI Padang Agoes Soebagio melakukan penandatanganan prasasti pada pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. (Antara/Ikhwan Wahyudi)

Apalagi dunia penerbangan selalu dinamis maka jajaran Otoritas Bandara dituntut terus berinovasi,
Padang Pariaman, (ANTARA) - Kantor Otoritas Bandara Wilayah VI Padang melakukan pencanangan zona integritas sebagai komitmen mewujudkan wilayah yang bebas korupsi dan birokrasi yang bersih dan melayani.

"Target pencanangan wilayah bebas korupsi untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas bagi semua pemangku kepentingan," kata Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah VI Padang, Agoes Soebagio di Padang Pariaman, Rabu.

Menurut dia untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi pihaknya telah menyiapkan sumber daya manusia yang siap melakukan inovasi.

"Apalagi dunia penerbangan selalu dinamis maka jajaran Otoritas Bandara dituntut terus berinovasi," tambah dia.

Ia memberi contoh untuk melakukan pengawasan ke daerah sudah menerapkan perjalanan dinas secara elektronik.

"Maka akuntabilitas dan pertanggungjawaban menjadi jelas, "ujarnya.

Kemudian pelayanan pas bandara juga dilaksanakan secara daring sebagai bentuk terobosan dan mempermudah pelayanan bagi pengguna jasa.

Kemudian salah satu target dari penerapan zona integritas adalah hadir pelayanan prima yang dapat memuaskan seluruh pengguna jasa bandara.

Untuk SDM akan dibekali dengan kecakapan agar kompeten serta menanamkan nilai kejujuran untuk mencegah adanya pungutan liar dan korupsi.

"Kami akan mendorong pegawai untuk tetap sederhana, rendah hati dan percaya diri," katanya.

Ia menambahkan langkah awal menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi dimulai dari pencanangan unit kerja zona integritas yang merupakan Komitmen dari unit kerja, penilaian oleh Tim Penilai Nasional hingga penetapan WBK-WBBM.

Dalam rangka mewujudkan hal ini, reformasi birokrasi yang profesional harus terus dioptimalkan dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik secara netral serta berdedikasi.