Ini penjelasan Dinsos Kabupaten Solok soal penonaktifan kepesertaan JKN-KIS

id Berita Padang, Padang terkini, berita sumber, BPJS kesehatan gratis

Ini penjelasan Dinsos Kabupaten Solok soal penonaktifan kepesertaan JKN-KIS

Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga Rentan, PKH, KIS, KIP, dan KKS Dinas Sosial Kabupaten Solok Linda Sari (Antara/Laila Syafarud)

Solok (ANTARA) - Dinas Sosial Kabupaten Solok, Sumatera Barat menjelaskan alasan tentangpenonaktifan secara mendadak kartu Indonesia Sehat yang dikelola BPJS kesehatan gratis dari pemerintah yang dialami penerima bantuan iuran (PBI).

Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga Rentan, PKH, KIS, KIP, dan KKS, Dinas Sosial Kabupaten Solok Linda Sari, diSolok, Sabtu mengatakan pemegang kartu JKN-KIS gratis tersebut dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.

Lebih lanjut ia mengatakan saat ini ada kebijakan baru dari pemerintah terhadap masyarakat penerima bantuan iuran yang dibiayai dari APBN yaitu harus terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial.

"Jika tidak terdata, maka status kepesertaan sebelumnya terpaksa dinonaktifkan dulu," kata dia.

Menurutnya alasan pemerintah pusat menonaktifkan karena berdasarkan ketentuan yang mengatur, seluruh masyarakat di bawah garis kemiskinan semuanya harus tergabung dalam DTKS.

Lebih lanjut ia mengatakan saat ini pemerintah pusat akan mendata kembali masyarakat yang tergolong miskin agar terdaftar dalam DTKS. Sehingga jika telah terdaftar nantinya, maka baru bisa dilakukan untuk pembuatan kartu BPJS, kartu KIP, dan lainnya.

Ia juga mengatakan saat ini semua bentuk bantuan dari pemerintah pusat harus berbasis pada DTKS.

"Akan tetapi bagi masyarakat yang ingin mengaktifkan kembali kartu BPJSnya, bisa dilakukan dengan cara melengkapi persyaratan berupa foto kopi kartu KK, foto kopi KTP, dan surat keterangan tidak mampu dari wali nagari," kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan semua persyaratan tersebut langsung diserahkan ke kantor Dinsos Kabupaten Solok. Kemudian, data tersebut akan masuk ke dalam data tunggu atau termasuk ke dalam data pengusulan.

"Untuk waktunya kami tidak bisa menentukannya, tetapi kami tetap mengusahakannya agar secepatnya diaktifkan," kata dia.

Ia menyebutkan sampai saat ini sudah banyak warga yang mendaftar untuk pengajuan bantuan kartu JKN-KIS, dan sudah banyak juga yang telah mendapatkan kartu tersebut.

Lebih lanjut ia mengimbau pada masyarakat penerima bantuan iuran agar aktif menggunakan kartu tersebut. Paling sedikit 1 kali sebulan harus melakukan cek kesehatan ke Puskesmas terdekat.

"Jika lebih dari enam bulan tidak menggunakan kartu tersebut untuk pelayanan kesehatan, maka pemerintah akan menonaktifkan langsung kartu tersebut. Karena pemerintah menganggap pengguna kartu tersebut sudah meninggal atau sudah mampu," kata dia.

Seorang warga Kabupaten Solok Zul (39) yang tengah mengurus kartu JKN-KIS milik ibunya mengakui bahwa kartu tersebut telah dinonaktifkan secara tiba-tiba, tanpa sepengetahuannya.

"Saya mengetahuinya saat membawa ibu bertobat ke Puskesmas, kemudian pihak Puskesmas mengatakan kartu itu sudah tidak aktif lagi. Sehingga kami terpaksa mendaftar sebagai peserta umum," ujar dia.

Ia berharap kartu BPJS milik ibunya yang tengah diurusnya itu bisa kembali diaktifkan. Karena ibunya membutuhkan kartu itu untuk pengobatan ibunya.

"Padahal selama ini kami selalu menggunakan kartu itu untuk berobat ke rumah sakit," katanya.

Pewarta :
Editor: Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar