Kemenkumham Sumbar upayakan bantuan hukum gratis tetap jalan

id Kemenkumham Sumbar

Kemenkumham Sumbar upayakan bantuan hukum gratis tetap jalan

Kanwil Kemenkumham Sumbar(ANTARA/Fathul Abdi)

Padang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (Sumbar) tetap mengupayakan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin berjalan secara maksimal di tengah pandemi COVID-19.

"Program ini agak terkendala saat pandemi ini, namun kami tetap mengupayakan agar berjalan maksimal," kata Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkumham Sumbar Amru Walid Batubara, di Padang, Selasa.

Menurutnya salah satu faktor yang menjadi kendala adalah kekhawatiran pandemi serta berubahnya mekanisme persidangan dari sidang langsung menuju virtual.

Meski demikian pihaknya mendorong agar para Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang sudah terakreditasi dan terverifikasi tetap melakukan pendampingan hukum kepada masyarakat miskin.

Dengan cara mengikuti persidangan secara virtual sesuai tata cara yang diterapkan instansi terkait.

Menurutnya pada 2020 anggaran untuk program bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat miskin mencapai Rp500 juta.

Namun karena kondisi pandemi yang terjadi dikhawatirkan penyerapan anggaran dan hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum menjadi terganggu.

"Karena hal itu maka kami dorong OBH yang ada untuk terus melakukan pendampingan hukum dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan arahan pemerintah," katanya.

Ia mengatakan saat ini jumlah OBH yang bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Sumbar sebanyak delapan OBH.

Organisasi itu tersebar di beberapa kabupaten atau kota di Sumbar seperti Padang, Solok, Bukittinggi, dan lainnya.

"Sejauh ini dari pengamatan kami kinerja OBH yang ada di Sumbar cukup baik, namun sekarang terkendala pandemi," katanya.

Selain itu ia juga mengimbau agar masyarakat miskin yang bermasalah hukum dan butuh pendampingan pengacara atau penasehat hukum bisa mendatangi OBH yang telah bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham.

Sebelumnya, bantuan hukum kepada masyarakat miskin adalah program pemerintah yang dianggarkan melalui Kemenkumham, dan bisa diakses masyarakat.

Masyarakat yang bermasalah hukum bisa mengakses layanan tersebut lewat OBH yang bekerjasama dengan Kemenkumham, kecuali untuk kasus korupsi.***2***
Pewarta :
Editor: Miko Elfisha
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar