Wako Pariaman minta warga tertib administrasi dapatkan bantuan COVID-19

Pariaman, (ANTARA) - Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat meminta warga tertib administrasi untuk mendapatkan bantuan agar tidak terjadi tumpang tindih penerima saat penanganan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.

"Warga yang tinggal di Pariaman harus mengurus KTP dan kartu keluarga Pariaman," kata Wali Kota Pariaman Genius Umar di Pariaman, Jumat.

Ia mengatakan hal tersebut karena belum lama ini dirinya mendapatkan informasi ada keluarga yang sang suami berasal dari Pariaman sedangkan istrinya bukan warga di daerah itu sehingga pihaknya meyakini keluarga itu mendapatkan bantuan dari dua sumber.

Ia menyebutkan bantuan dua sumber yang dimaksud tersebut yaitu melalui Kota Pariaman dan melalui kota atau kabupaten lainnya.

"Karena situasi itu saya mengetahuinya belakangan maka mulai sekarang yang ada di Pariaman harus mengurus administrasi kependudukannya di Pariaman,"

Ia mengatakan mengurus kartu keluarga di Pariaman tidak sulit sehingga warga bukan Pariaman namun tinggal di daerah itu maka diminta mengurus kartu keluarga di Pariaman.

Dengan tidak tertib administrasi kependudukan maka bisa saja keluarga yang sudah lama tinggal di Pariaman namun tidak memiliki kartu keluarga daerah itu maka juga tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Sebelumnya Pemkot Pariaman menyalurkan bantuan sosial dampak COVID-19 untuk 19.959 keluarga di daerah itu melalui BRI, BNI, dan PT Pos Indonesia.

"Datanya baru kami selesaikan tadi sedangkan bantuannya akan disalurkan melalui bank dan Pos," kata Wali Kota Pariaman Genius Umar usai rapat pemutakhiran data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Pariaman.

Bantuan yang akan diberikan kepada warga tersebut berasal dari berbagai sumber yaitu bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial dengan jumlah penerima 4.838 keluarga, lalu BST dari provinsi untuk 2.142 keluarga.

Selanjutnya program keluarga harapan ditambah sembako untuk 3.284 keluarga serta BST dari Pemkot dan desa untuk 9.695 keluarga.

"Bantuan yang diberikan tersebut sebanyak Rp600 ribu selama tiga bulan," katanya. (*)