Bupati sampaikan LKPj 2019 ke DPRD secara virtual

id Hendrajoni ,pesisir selatan,LKPJ

Bupati sampaikan LKPj 2019 ke DPRD secara virtual

Suasana Bupati Hendrajoni sampaikan LKPj 2019 ke DPRD secara virtual. (ANTARA / istimewa)

Painan (ANTARA) - Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Hendrajoni menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2019 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dalam rapat paripurna melalui video converence, Rabu.

Bupati menyampaikan LKPJ dari ruang Command Centre Dinas Komunikasi dan Informatika Pesisir Selatan di gedung Painan Convention Centre (PCC) didampingi Sekda setempat Erizon, dan sejumlah pejabat.

Sementara Ketua DPRD Pesisir Selatan, Ermizen bersama beberapa anggota lainnya memimpin sidang dari ruang sidang dewan setempat, serta beberapa orang anggota DPRD mengikuti sidang dari rumah mereka secara virtual.

Ermizen dalam pidato pembukaan sidang mengemukakan bahwa sesuai dengan amanat pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 kepala daerah wajib menyampaikan LKPj ke DPRD serta ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (RLPPD) kepada masyarakat paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Akan tetapi karena pandemi COVID-19 maka berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1723/Otda tanggal 24 Maret 2020 maka waktu penyampaian LKPj diperpanjang.

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, diawal penyampaian nota pengantar LKPj, mengatakan penyampaian LKPj hari ini dalam kondisi dan situasi yang agak berbeda dari tahun sebelumnya, karena saat ini disampaikan dalam kondisi pandemi COVID-19 maka penyampaian dilakukan melalui video conference.

Ia menjelaskan pada APBD 2019 target pemasukan Rp1,7 triliun, dan realisasinya Rp1,6 triliun. Sedangkan rencana belanja Rp1,8 triliun dan realisasi Rp1,6 triliun.

Dalam nota LKPJ-nya bupati memaparkan keberhasilan kinerja pembangunan yang diselenggarakan yang dapat dilihat dari berbagai capaian indikator makro pembangunan daerah.

Dan hal itu sesuai dengan penyajian data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 2019 yang terlihat kecendrungan baik dan positif.

"Pencapaian ini berada di atas standar rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumbar," jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Pesisir Selatan juga secara berturut-turut meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai anugerah tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

"Pemerintah daerah Pesisir Selatan juga bertahan pada nilai SAKIP B yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Artinya pemerintah daerah sudah efektif dan efisien dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi dan tata kelola keuangan daerah," jelasnya.

Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa selama tahun 2019 pihaknya menerima penghargaan sebanyak 18 jenis baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Selama tahun 2019 Pesisir Selatan mencatat beberapa pembangunan yang monumental diantaranya pembangunan pasar Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, pembangunan kantor perwakilan di Tapan, Taman Spora dan alun alun kota, Painan Sport Center, optimalisasi pembangunan Daerah Irigasi Sawah Laweh, masjid terapung dan beberapa proyek pembangunan lainnya.

Atas berbagai capaian itu dirinya menyampaikan ucapan terima kasih terhadap dukungan dari semua pihak, khususnya kepada seluruh anggota DPRD Pesisir Selatan.
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar