Pandemi COVID-19, warga Padang Panjang diminta manfaatkan layanan daring urus dokumen kependudukan

id didukcapil padang panjang,pandemi covid-19,padang panjang

Pandemi COVID-19, warga Padang Panjang diminta manfaatkan layanan daring urus dokumen kependudukan

Kepala Disdukcapil Padang Panjang Maini. (ANTARA/HO-Disdukcapil Padang Panjang)

Padang Panjang (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, Sumatera Barat mengajak warga setempat memanfaatkan layanan pengurusan dokumen kependudukan dalam jaringan (online).

Kepala Disdukcapil Padang Panjang Maini di Padang Panjang, Senin, mengatakan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona jenis baru pihaknya sementara waktu tidak membuka pelayanan tatap muka sehingga warga diarahkan untuk menggunakan layanan daring.

Layanan daring dapat diakses melalui paduko.padangpanjang.go.id atau melalui pesan instan yang ditujukan pada kepala bidang dan kepala seksi di bagian administrasi kependudukan.

"Untuk informasi lebih lanjut yang diperlukan, warga dapat menghubungi nomor 085274663857," katanya.

Selain itu jika sebelum wabah COVID-19 Disdukcapil memiliki layanan mengantar dokumen warga langsung ke rumahnya, maka saat ini layanan itu ditiadakan sementara waktu.

Jika warga dalam kondisi mendesak membutuhkan dokumen tertentu maka dapat mengambil langsung ke kantor Disdukcapil namun dengan ketentuan harus memakai masker, mengenakan sarung tangan dan mengikuti prosedur pelayanan saat wabah COVID-19.

"Warga yang sudah pakai pelindung seperti masker dan sarung tangan tetap tidak dibolehkan masuk ruangan, hanya menunggu di luar lalu petugas kami yang akan serahkan dokumen yang dibutuhkan pada yang bersangkutan," ujarnya.

Selanjutnya untuk perekaman data KTP pemula, jika tidak dalam kondisi mendesak dapat ditunda terlebih dahulu. Disdukcapil juga menunda perekaman data bagi perantau yang pulang kampung sampai yang bersangkutan dinyatakan aman dari COVID-19.

Meski dalam kondisi wabah, pemerintah setempat tetap berusaha menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban masyarakat Padang Panjang dalam urusan administrasi kependudukan sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Layanan daring itu dinilai sebagai solusi yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam kondisi wabah COVID-19 agar urusan dapat dikerjakan dari rumah saja.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri hingga semenster II 2019, tercatat 99,21 persen warga Padang Panjang sudah memiliki KTP-E atau sebanyak 39.666 jiwa dari total 39.981 wajib KTP.

Kemudian kepemilikan akta kelahiran sebesar 85,59 persen atau 49.765 jiwa dari total penduduk 58.140 jiwa dan kepemilikan kartu keluarga sebesar 100 persen yaitu sebanyak 16.064 kepala keluarga (KK).
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar