Putus mata rantai COVID-19, Yurianto: PSBB tanggung jawab bersama bukan hanya pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) merupakan kebutuhan semua masyarakat dan harus dijalankan sebagai tanggung jawab bersama.

"PSBB adalah kebutuhan semua masyarakat bukan hanya kebutuhan pemerintah yang kemudian harus dikontrol dengan ketat dan bahkan mungkin diancam dengan sanksi oleh aparat hukum," kata Yurianto dalam konferensi video yang diadakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kantor Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut dikatakannya, aparat negara hanya untuk menjalankan PSBB ini tetapi menjadi kesadaran yang tumbuh di dalam masyarakat sendiri yang berdisiplin dengan suatu keyakinan yang kuat untuk menghadapi pandemic COVID-19

Dalam penanganan COVID-19, Yurianto mengatakan peran masyarakat sangat besar sehingga diperlukan toleransi terus-menerus dan tidak terputus agar semua upaya bisa dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Oleh karena itu, komunikasi dengan semua pihak harus dilaksanakan dengan efektif untuk suatu pemahaman yang sama detail dan mampu dilaksanakan oleh masyarakat baik dan transparan.

Yurianto mengatakan peranan tokoh-tokoh panutan yang ada di masyarakat seperti tokoh agama dan tokoh adat dapat membantu meMberikan kepada masyarakat bahwa PSBB sbagai upaya yang penting untuk memutuskan rantai penularan COVID-19.

Terhadap warga yang terdampak negatif dari COVID-19 karena terpaksa harus kehilangan pekerjaan, tidak bisa mendapatkan penghasilan yang biasanya rutin didapatkan tiap hari, maka pemerintah akan memberikan jaminan bukan hanya stimulus ekonomi yang tepat sasaran, tetapi juga jaminan logistik yang lancar baik dari pusat sampai ke daerah.

Arus logistik juga dipastikan terjamin sampai ke gudang dan ke masyarakat pada pengguna akhir.

"Jejaring pengaman sosial bisa melindungi masyarakat yang membutuhkan," tutur Yurianto.