Padang Aro (ANTARA) - Bantuan rumah layak huni untuk masyarakat Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dibatalkan oleh pemerintah pusat imbas pandemi COVID-19.
"Selain pembatalan bantuan perumahan melalui DAK Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga masih belum ada kejelasannya akibat pandemi COVID-19," kata Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan Alvino Sendra di Padang Aro, Rabu.
Dia mengatakan pembatalan bantuan rumah layak huni melalui DAK bukan hanya untuk Solok Selatan tetapi di seluruh daerah.
Sedangkan BSPS, katanya juga demikian, ada beberapa daerah yang sudah disetujui sebelumnya tapi sampai sekarang belum dikerjakan sebab masih menunggu keputusan dari pusat.
Khusus untuk Solok Selatan bantuan rumah layak huni melalui DAK belum dilakukan survei lapangan sehingga penerimanya juga belum diketahui.
"Rencananya pada 1April 2020 kami melakukan tanda tangan kontrak dengan fasilitator tetapi karena pendemi COVID-19 sehingga dibatalkan," ujarnya.
Dia berharap COVID-19 bisa cepat teratasi sehingga kondisi kembali normal dan berbagai program pemerintah juga berjalan sebagaimana mestinya.
Kalau bantuan perumahan melalui DAK dan BSPS dibatalkan semua pada 2020 katanya, maka pada tahun berikutnya akan diusulkan kembali sesuai dengan data yang ada saat ini.
Pada 2020, Solok Selatan sebetulnya memperoleh bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya sebanyak 100 unit melalui DAK dimana setiap rumah dibantu Rp35 juta.
Pembangunan baru melalui DAK rencananya dilaksanakan di lima nagari (Desa adat) yaitu Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo masing-masing 20 unit.
Selanjutnya Dusun Tangah Kecamatan Sangir Batang Hari, Alam Pauah Duo Kecamatan Pauah Duo dan Pakan Rabaa Tangah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh masing-masing 20 unit.
Sedangkan BSPS pemerintah setempat mengusulkan kepada Dirjen Perumahan Swadaya sebanyak 1.000 unit.
Untuk Bantuan BSPS katanya dibagi menjadi dua kategori yaitu pembangunan baru dimana setiap unit rumah dibantu Rp35 juta dan peningkatan kualitas senilai Rp17,5 juta per unit termasuk upah.
Dampak pandemi COVID-19, Solok Selatan gagal peroleh bantuan perumahan
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan, Alvino Sendra (ANTARA/Erik Ifansya Akbar)
