Jakarta, (ANTARA) - Presiden Komite Paralimpiade Internasional (IPC) Andrew Parsons menuturkan saat ini pihaknya tengah mengalami masalah pengaturan arus keuangan akibat penundaan Olimpiade-Paralimpiade Tokyo 2020.
"Salah satu dampak nyata akibat penundaan ajang ini adalah keuangan. Pekan ini saja kami harus mengevaluasi sebanyak 150 kontrak yang berkaitan dengan ajang tersebut," kata Parsons melalui teleconference yang diikuti Reuters yang dikutip di Jakarta, Kamis.
Keputusan penundaan Olimpiade dan Paralimpiade dilakukan bulan lalu dan baru akan digelar pada musim panas 2021 akibat wabah virus corona, yang sejauh ini sudah menewaskan sebanyak 81.000 orang di seluruh dunia.
Masalah awal yang harus dihadapi adalah terkait kontrak kerja penyiaran dan rekanan lainnya yang pembayarannya terpaksa diundur hingga tahun depan.
"Contohnya penyiaran. Kami tidak bisa menggelar Paralimpiade hingga 2021, jadi mereka juga meminta agar pembayaran agar diundur ke tahun 2021. Hal tersebut bisa kami pahami. Semua rekanan kami sangat mendukung keputusan ini. Kami semua merasakan hal yang sama, terdampak akibat penyakit yang merugikan ini," katanya menjelaskan.
Dalam sesi konferensi pers jarak jauh itu Parsons tidak menyebut besaran nominal yang dialokasikan untuk bidang penyiaran, namun mereka memastikan sejauh ini belum memerlukan masukan dari Komite Olimpiade Internasional (IOC).
"Kami berupaya untuk memecahkan kendala ini secara internal," kata Parsons.
Selain itu, IPC juga akan mengatur ulang komitmen yang sudah disepakati dengan komite nasional negara lain.
"Ajang yang dibatalkan atau ditunda jelas membebani anggota kami, yang secara umum bukan organisasi besar dan kaya. Jelas mereka tidak kebal terhadap masalah keuangan. Beberapa sudah membayar biaya keikutsertaan, hotel, dan tiket untuk mengikuti Paralimpiade yang justru akhirnya diundur," katanya.
Sebagai bantuan, IPC berusaha meringankan kesulitan tersebut dengan berkomunikasi dengan komite lokal dan mengupayakan agar uang mereka bisa dikembalikan, kata Parsons.
"Skenario terbaik bagi kami yang berkaitan dengan akomodasi adalah hotel-hotel yang sudah memiliki perjanjian kerja sama tahun ini bisa memenuhi kebutuhan yang sama di tahun depan, tanpa harus membebankan denda tambahan," ujar Parsons. (*)
Berita Terkait
Pemkot Bukittinggi lantik PAW Pimpinan BAZNas 2020-2025
Selasa, 26 Maret 2024 17:12 Wib
Mantan Bupati Padang Pariaman 2010-2020 Ali Mukhni meninggal dunia
Sabtu, 28 Oktober 2023 14:21 Wib
Penyidik Kejari Pasbar serahkan tersangka beserta barang bukti Tipikor dan TPPU perkara RSUD 2018-2020 ke penuntut umum
Rabu, 4 Oktober 2023 5:00 Wib
Kejari Tetapkan Mantan Ketua Baznas Pasaman 2016-2020, SYF sebagai Tersangka
Senin, 11 September 2023 20:16 Wib
BPS : Laju pertumbuhan penduduk Sumbar makin terkendali
Rabu, 2 Agustus 2023 20:27 Wib
BPSDM Sumbar Bekali 888 PPPK Formasi 2020/2021
Jumat, 2 Juni 2023 11:25 Wib
1.167 calon haji lunas tunda 2020 dan 2022 wajib selesaikan biaya haji
Minggu, 30 April 2023 17:57 Wib
Dengan status bebas transfer, Christian Eriksen sepakat gabung ke MU
Selasa, 5 Juli 2022 9:09 Wib