Painan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat membutuhkan anggaran Rp75 miliar untuk meminimalkan dampak virus Corona jenis baru atau COVID-19.
"Rp10 miliar akan dialokasikan untuk operasional pencegahan dan penanganan kesehatan, sementara Rp65 miliar lagi untuk jaring pengamanan sosial," kata Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni usai menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan DPRD setempat di Painan, Senin.
Untuk mendapatkan anggaran tersebut, lanjutnya diperlukan langkah relokasi anggaran yang ada di APBD kabupaten setempat.
Dalam rapat tersebut, ia juga mengutarakan bahwa pemkab telah mengambil sejumlah kebijakan dalam upaya mengurangi dampak ekonomi dan sosial akibat COVID-19.
Kebijakan tersebut mulai dari membebaskan pemungutan pajak hotel, restoran dan rumah makan selama tiga bulan, menggratiskan retribusi terhadap 753 petak kios yang tersebar di 14 pasar selama dua bulan.
Menyurati Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno agar membebaskan pelajar SMA/SMK sederajat di daerah setempat dari iuran komite dan iuran lain, hingga mengalihkan proses belajar siswa diberbagai tingkatan pendidikan ke rumahnya masing-masing.
Sementara itu, Ketua DPRD Pesisir Selatan, Ermizen, menyebut pihaknya menyadari pemerintah memang membutuhkan anggaran yang besar untuk menangani COVID-19.
Dalam kesempatan itu ia menyampaikan terima kasih kepada bupati yang menyampaikan rencana serta kebijakan yang telah dan yang akan dilakukan, meskipun terkait relokasi anggaran cukup dengan peraturan kepala daerah tanpa persetujuan dewan.
"Pada prinsipnya kami mendukung kebijakan yang diambil bupati dan jajaran dalam penanganan COVID-19, kata lagi.
Terpisah Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pesisir Selatan, Rinaldi menyebut terkait COVID-19, pelaku perjalan dari terjangkit yang masuk ke daerah setempat mencapai 3.290 orang, orang dalam pemantauan (ODP) 163 orang, pasien dalam pengawasan (PDP) nihil, positif dua orang dan hingga saat ini masih menjalani perawatan di RSUP M Jamil Padang.
Pesisir Selatan butuh Rp75 miliar tangani COVID-19
Suasana rapat koordinasi antara Bupati Pesisir Selatan dan pimpinan DPRD setempat. (ANTARA / HO)
