DPRD Payakumbuh akan dukung pergeseran anggaran untuk penanggulangan dan penanganan COVID-19

id dprd payakumbuh,penanganan covid-19,kota payakumbuh

DPRD Payakumbuh akan dukung pergeseran anggaran untuk penanggulangan dan penanganan COVID-19

Wakil Ketua DPRD Payakumbuh Wulan Denura didampingi Ketua Komisi C Ahmad Zifal, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Ahmad Rida dan anggota Komisi B Opet Nawati. (ANTARA/Akmal Saputra)

​​​​​​​Payakumbuh (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh, Sumatera Barat akan mendukung seluruh pergeseran anggaran yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat dalam penanggulangan dan penanganan virus Corona jenis baru atau COVID-19 di daerah tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wulan Denura di Payakumbuh, Jumat, mengatakan DPRD Payakumbuh telah sepakat untuk mendukung program pemkot setempat khususnya anggaran dalam penanggulangan dan penanganan COVID-19.

"Pimpinan DPRD sudah melaksanakan Rapat terbatas yang juga dihadiri oleh Ketua Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Ketua Fraksi. Kita sepakat mendukung program Pemkot," ujarnya.

Saat ini, kata Wulan, Pemkot Payakumbuh telah merencanakan pergeseran anggaran sekitar Rp5 miliar untuk penanggulangan pandemi tersebut.

"Kalau untuk saat ini baru itu informasi anggaran yang akan digeser. Tapi, berapapun yang dibutuhkan untuk penangangan dan penanggulangan akan kami dukung," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi C DPRD Payakumbuh Ahmad Zifal mengatakan DPRD setempat akan melaksanakan rapat kerja dengan OPD terkait pada Sabtu (28/3). Komisi A akan melaksanakan rapat dengan camat, Komisi B dengan badan keuangan dan Bank Nagari, serta Komisi C dengan dinas kesehatan, RSUD dan kepala puskesmas.

"Kami ingin tahu kondisi terkini wabah COVID-19 di Payakumbuh dan Sumbar. Serta apa yang saat ini kita butuhkan saat ini," kata dia.

Selain itu, pada rapat sebelumnya DPRD juga sudah menunda beberapa kegiatan dewan, termasuk perjalanan dinas dan reses yang melibatkan banyak orang.

"Semua tergantung kondisi, jika nantinya memang masyarakat membutuhkan reses. Nanti akan kita bicarakan," sebutnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Payakumbuh Ahmad Rida mengatakan DPRD Payakumbuh sepakat tidak ingin seluruh kegiatan dalam penanggulangan dan penanganan disusupi kebutuhan politik.

"Jangan ada gorengan politik dalam situasi genting saat ini, agar tidak menjadi opini buruk masyarakat, maka DPRD bergerak secara lembaga, bukan bekerja secara partai atau perorangan. Lembaga DPRD siap bergerak bersama pemko untuk menangani COVID-19, kalau anggarannya kurang, kita tambah," ujarnya. (*)
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar