Emma Yohanna tampung aspirasi sektor pertanian perdagangan dan perikanan

id Emma Yohanna,DPD RI

Emma Yohanna tampung aspirasi sektor pertanian perdagangan dan perikanan

Anggota DPD RI Emma Yohanna saat reses ke Pasaman Barat menampung aspirasi disektor pertanian, perikanan dan perdagangan, Kamis (12/3). (ANTARA/Altas Maulana)

Simpang Empat (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Emma Yohanna meminta masukan dan saran dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) untuk mengembangkan sektor pertanian, perikanan dan perdagangan.

"Kegiatan ini merupakan reses saya sebagai anggota DPD ke Pasaman Barat untuk menyerap aspirasi terkait sektor pertanian, perikanan dan perdagangan," katanya di Simpang Empat, Kamis.

Ia mengatakan banyak hal yang harus diserap untuk masukan dalam rangka menyusun UU perikanan, pertanian dan perdagangan.

"Kita tentu berharap aturan terkait tiga sektor tadi bisa membantu masyarakat dan daerah," katanya.

Menurutnya di sektor pertanian diperlukan adanya revisi UU yang bisa mengakomodir kepentingan petani.

"Banyak hal seperti pemberdayaan petani, teknologi pertanian, pupuk bersubsidi dan lainnya. Saya ingin langsung menyerap aspirasi ini dan membawanya kementerian masing-masing," katanya.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Pasaman Barat, Sukarli mengatakan banyak persoalan aturan yang tidak sesuai di lapangan sehingga diperlukan revisi untuk kepentingan petani.

Ia mencontohkan persoalan jumlah lahan sawah yang ada dalam rangka alih fungsi lahan. Data yang berbeda dari ATR BPN membuat pihaknya sulit menjalankan program yang ada.

Selain itu juga persoalan pupuk bersubsidi yang dianggap langka padahal banyak petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani.

"Kita berharap tentunya ada penambahan kuota pupuk bersubsidi nantinya," katanya.

Kemudian masalah tenaga penyuluh yang hingga saat ini tidak jelas. Sebab setelah dilakukan tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada Maret 2014 lalu hingga saat ini tidak jelas pengangkatannya.

"Kami sangat perlu dengan penyuluh dan kalau bisa kewenangannya tetap berada di pemerintah daerah," harapnya.

Kepala Dinas Perikanan Pasaman Barat, Arial Effendi mengatakan Pasaman Barat sangat butuh pabrik es karena kebutuhan nelayan sangat tinggi di daerah itu.

"Kami ingin dibangunkan pabrik es kapasitas 60-70 ton perhari karena pabrik es yang ada saat ini hanya berkapasitas 15-20 ton padahal kebutuhan melebihi yang ada saat ini," ujarnya.

Pihaknya juga butuh penambahan kuota Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) untuk solar kebutuhan kapal nelayan.

Sementara itu Sekretaris Dinas Koperasi Perdagangan dan UKM, Sukarni mengatakan pihaknya mengharapkan Pasamam Barat bisa melakukan metereologi legal atau tera ulang sendiri terhadap hasil bumi daerah itu.

"Kita butuh sarana bangunan, sarana prasarana dan mobil operasional pendukung tera ulang," katanya.

Asisten Ekonomi Pasamam Barat Irwan menambahkan agar hendaknya pemerintah daerah diberikan kewenangan pengawasan BBM, kuari, energi dan kehutanan.

"Persoalan itu banyak pelanggaran namun Pemkab tidak bisa berbuat apa-apa. Berikan kami kewenangan untuk menindaknya. Kemudian buat aturan jelas tentang CSR yan bisa berpihak kepada masyarakat dan daerah," tegasnya.
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar