Padang, (ANTARA) - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat Hidayat mengatakan terkait interpelasi Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sejak awal pihaknya tetap konsisten dengan dua objek yakni perjalanan dinas luar negeri gubernur dan pengelolaan BUMD dan aset daerah.
Dalam siaran persnya di Padang, Selasa dirinya mengatakan pihaknya menanggapi penjelasan pengusul interpelasi pada sidang paripurna sebelumnya tetap konsisten menyampaikan agar materi interpelasi perjalanan dinas luar negeri gubernur dan pengelolaan BUMD dan Aset Daerah dapat dilanjutkan menjadi hak interpelasi lembaga DPRD Sumbar
Selanjutnya dalam rentang waktu perjalanan menjelang paripurna pengambilan keputusan Senin (9/3) Fraksi Gerindra terus melakukan komunikasi dengan sebagian besar fraksi-fraksi yang di DPRD Sumbar.
Menurut dia Fraksi Gerindra mendengar dan memahami pendapat dan pandangan serta sikap sebagian besar fraksi di DPRD Sumatera Barat yang hanya menginginkan materi BUMD dan Aset Daerah.
Ia mengatakan tujuan dari fraksi tersebut agar lebih fokus untuk penataan dan perbaikan kinerja BUMD dan pengelolaan aset daerah yang lebih baik dan berkontribusi kongret kepada daerah ke depannya
Kemudian setelah itu berdasarkan dinamika yang ada tersebut, lanjutnya maka fraksi Gerindra sangat menghormati daj menghargai pendapat sebagian besar fraksi-fraksi tersebut dan tidak dalam kapasitas untuk memaksa fraksi fraksi lain agar mendukung materi perjalanan luar negeri gubernur.
Berdasarkan dinamika tersebut, maka Fraksi Gerindra perpandangan tidak mau memaksakan kehendak dan ngotot agar materi kunjungan luar negeri tetap dipaksakan sebab
Kemudian fraksi Gerindra berprinsip bahwa dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah tidak bisa dilaksanakan sendiri, apalagi dengan memaksakan kehendak sendiri, namun mesti secara bersama sama dengan menghargai dan menghormati pandangan pendapat yang lain.
Selain itu Ini bukan soal menolak atau menerima, namun soal bagaimana membangun sinergisitas dan kerjasama serta saling menghargai menghormati pendapat dan pandangan komponen komponen yang ada.
Ia mengatakan tidak bisa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan sendiri tanpa mendengar pihak pihak terkait lainnya.
Menurutnya walau memiliki kursi terbanyak di DPRD Sumbar, fraksi Gerindra tidak mau mempertontonkan keangkuhannya dan memaksakan kehendak sendiri.
"Daerah ini milik bersama bukan hanya ditentukan oleh segolongan tertentu secara angkuh tanpa bersedia mendengar pendapat dan pandangan orang banyak," kata dia.(rel)
Berita Terkait
33 kelompok di Agam dapatkan bantuan ternak
Selasa, 23 April 2024 12:17 Wib
Reforma agraria tingkatkan ekonomi masyarakat
Selasa, 23 April 2024 10:09 Wib
DPRD berikan rekomendasi dan evaluasi kinerja Pemkot Bukittinggi
Senin, 22 April 2024 19:11 Wib
Pemprov Sumbar: Operasional tambang di jalan Air Dingin dihentikan
Senin, 22 April 2024 17:12 Wib
Kementerian PUPR kucurkan Rp478,6 miliar untuk inpres jalan di Sumbar
Senin, 22 April 2024 17:11 Wib
Tujuh mahasiswa binaan Baznas Agam diwisuda dengan predikat cumlaude
Senin, 22 April 2024 16:49 Wib
Kiprah Srikandi PLN UID Sumbar, terjang ombak demi listrik pulau terluar
Senin, 22 April 2024 16:26 Wib
Pada 2024, 6.592 calon haji Embarkasi Padang diberangkatkan
Senin, 22 April 2024 15:31 Wib