Kemarau 2020 diprediksi normal

Bukittinggi (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau 2020 akan normal dan belum terdapat indikasi adanya gangguan yang sebabkan kondisi lebih ekstrem.

"Normal artinya dalam rata-rata 30 tahun (1981-2010) kondisinya sama atau tidak terjadi keadaan lebih ekstrem," kata Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG Nasrullah usai membuka kegiatan Sekolah Lapang Iklim (SLI) di Bukittinggi, Selasa.

Ia menerangkan Indonesia akan memasuki puncak musim kemarau diprediksi pada Juli - Agustus 2020 dan perlu diantisipasi kemunculan hotspot yang merupakan indikasi awal informasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Saat ini, ujarnya rata-rata di Indonesia sudah di musim hujan namun ada daerah yang sudah masuk kemarau awal seperti wilayah Riau dan Sumatera Utara sehingga sudah terdeteksi kemunculan adanya hotspot di sana.

Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang Wan Dayantolis mengatakan pagi ini terpantau 20 titik panas di wilayah Riau dan Sumatera Selatan.

Kondisi itu turut mempengaruhi kondisi kualitas udara yang terukur di Bukit Kototabang menunjukkan peningkatan konsentrasi partikulat (PM10) meski masih di level normal atau di bawah 50 µgram/m3.

PM10 merupakan partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikron dan salah satu dari lima parameter kualitas udara.

"Arah angin Februari-Maret ini dari Utara, Barat Laut mengarah ke Sumbar. Jadi yang pertama terdampak adalah udara wilayah Sumbar di Bukittinggi, Kabupaten Limapuluh Kota dan Payakumbuh," katanya.

Sementara saat Juli-Agustus arah angin berhembus dari arah sebaliknya sehingga jika terjadi hotspot di provinsi tetangga, maka yang pertama kali terdampak adalah udara di wilayah Kabupaten Dharmasraya dan sekitarnya.

Ia menerangkan saat ini di Sumbar belum terpantau hotspot. BMKG memprediksi akan turun hujan hingga 5 Maret 2020 sehingga diharapkan dapat mematikan hotspot di wilayah terdeteksi.

"Jika sampai besok masih tidak hujan, kami segera sebarkan informasi untuk kesiapan adanya penurunan kualitas udara," katanya.