Polda Sumbar apresiasi keberadaan LKBN Antara sebagai penyeimbang informasi

Padang (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat mengapresiasi keberadaan LKBN Antara Biro Sumatera Barat sebagai penyeimbang informasi di tengah masyarakat.

“Saat ini beragam informasi bermunculan dan tidak jarang hoaks, berita bohong tersebar ke masyarakat. Kita lihat Antara berperan dalam menjernihkan hal tersebut,” kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto saat mengunjungi kantor LKBN Antara Biro Sumbar di Padang, Kamis.

Ia mengatakan keterbukaan akses informasi serta fasilitas internet yang melekat dalam kehidupan masyarakat membuat siapapun dapat memberikan informasi dengan cepat.

Ia mencontohkan beberapa berita yang viral di Sumatera Barat dalam beberapa waktu belakangan ini mulai dari prostitusi daring, prostitusi berkedok rumah kos, bahkan pembangunan jalur tol yang masih berjalan pelan harus diketahui masyarakat secara benar dan tepat.

“Di sini kita butuh peranan media yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang disajikan secara tepat, benar, terpercaya dan berimbang,” kata dia.

Selain itu maraknya informasi kesehatan di media sosial yang banyak membuat masyarakat tertipu dan perlu diperbanyak edukasi di bidang kesehatan kepada masyarakat agar tidak terjebak.

Ia mengaku peranan media di Sumatera Barat selama ini membantu Polda Sumbar dalam mewujudkan program Promoter Polri yakni manajemen media.

“Kita sangat terbantu dan berharap sinergi Polda Sumbar dengan media yang salah satunya LKBN Antara Biro Sumbar yang memiliki website sumbar.antaranews.com dapat terjalin dengan baik ke depannya,” kata dia.

Apalagi menurut dia dalam beberapa waktu lagi Sumatera Barat akan menggelar Pilkada serentak di 13 kota dan kabupaten serta satu Pilgub Sumbar.

Menurut dia ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kepolisian untuk tetap bersikap netral dan berupaya bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk menyukseskanya.

“Kita juga lakukan pemantauan di media sosial sebagai bentuk pengawasan agar tidak terjadi lagi pembuatan berita bohong, hoaks ke tengah masyarakat. Ini bentuk antisipasi dari kita dan jika ada kasus terkait hal ini maka akan kita proses secara hukum,” kata dia