Kasus incenerator, ini penjelasan Wali Kota Payakumbuh

id Kasus incenerator,riza falepi,RSUD Adnaan WD

Kasus incenerator, ini penjelasan Wali Kota Payakumbuh

Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi. (ANTARA/Akmal Saputra)

​​​​​​​Payakumbuh (ANTARA) - Wali Kota Payakumbuh, Sumetara Barat, Riza Falepi menilai rumitnya masalah incenerator atau alat pembakaran limbah limbah medis di RSUD Adnaan WD setempat karena adanya pihak-pihak yang sengaja memprovokasi.

"Sampah rumah sakit kalau tidak kita bakar, maka limbah rumah sakit terpaksa diurus oleh swasta, dimana lebih dari Rp50-60 juta mengurusnya selama sebulan. Ini adalah bisnis besar yang mereka itu bisa jadi tidak rela. Saya menduga ada konspirasi di sini, tapi saya tidak mau menuduh, saya baru menduga," katanya saat dihubungi, Rabu.

Terkait dugaan korupsi, ia menilai untuk pengadaan barang seperti ini peluang korupsi susah dicari karena pembelian cukup dengan membaca e-katalog, tinggal tunjuk barang dan membelinya yang artinya harga ditentukan dari pusat, sehingga pemkot tinggal menunjuk dan memilih barang yang dibeli.

"Terkait tuduhan terhadap korupsi incenerator ini, saya duga tergantung sudut pandang dan niatnya memandang, artinya harga ditenderkan di pusat semua dan berlaku di seluruh Indonesia," katanya.

Meski begitu, tidak sepenuhnya ini salah dari pihak rumah sakit, tapi administrasi lingkungannya tidak bisa keluar karena ditolak warga sementara alat sudah berdiri.

"Kalau ada anak buah saya yang KKN, saya tidak tahu dan tidak pernah melibatkan diri," ujarnya.

Permasalahan awalnya, katanya yakni saat pembangunan incenerator, awalnya dirinya sudah mengarahkan agar diproses sesuai aturan oleh direktur rumah sakit yang lama dan PPTK. Namun dalam perjalanan agar pihak RSUD dapat mengganti incenerator diperlukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

"Mereka khilaf karena di sana tidak melakukan UKL-UPL. Karena hanya mengganti dikiranya nggak perlu ijin lingkungan, padahal tetap perlu karena spek alat berbeda dengan yang lama," sebutnya.

Karena tidak ada UKL-UPL ini akhirnya terjadi masalah sementara incenerator sudah terbangun, dan ternyata juga ada beberapa masyarakat warga yang menolak dan mengajak warga lainnya menolak. Persoalan ini akhirnya diketahui olehnya dan setelah diperiksa BPK maka Riza selaku wali kota diminta mencari jalan keluarnya.

"Sekarang dipindahkan kemana saja ditolak oleh semua warga dengan alasan yang tidak masuk akal, kalau memang ini persoalannya kita tidak ada solusi. Kalau solusi tidak ada berarti warga Payakumbuh yang sehari-hari menggunakan RSUD termasuk yang menolak tidak memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk persoalan ini," ujarnya.

Padahal, sambungnya pihaknya sudah menanyakan terkait ini ke pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan tidak ada persoalan, karena sudah memenuhi standar tertentu dan boleh dipasang untuk menggantikan incenerator rumah sakit lama.

"Incenerator kita sudah dites dan sudah disaksikan oleh pihak berwajib seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Persoalannya, dibuat-buat seolah-olah semua orang merasa incenerator itu sangat berbahaya. Padahal incenerator itu dirancang sedemikian rupa oleh para ahli untuk menahan zat berbahaya yang keluar dari asap itu, hasil pembakaran tidak dibuang sembarangan dan sangat aman," jelasnya. (*)
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar