Rp70 triliun dana haji diinvestasikan

id Badan Pengelola Keuangan Haji ,Dana Haji,sektor riil

Rp70 triliun dana haji diinvestasikan

Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dr. Muhammad Akhyar Adnan. (Antara Sumbar/Aadiaat M.S.)

Pariaman   (ANTARA) - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menginvestasikan dana haji sekitar Rp70 triliun dan penempatan di bank syariah sekitar Rp30 triliun dari Rp127 triliun dari dana yang tersedia.

"Investasi terbesar saat ini masih ranah keuangan namun tahun ini lebih mengarah kepada sektor riil," kata Anggota Badan Pengawas BPKH Dr. Muhammad Akhyar Adnan usai diseminasi pengawasan keuangan haji kepada pemangku kepentingan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, di Kota Pariaman, Senin.

Ia mengatakan dengan investasi mengarah ke sektor riil maka nilai manfaatnya lebih besar namun tentu risikonya juga lebih besar.

"Namun tentu kami hati-hati menerapkan di sektor riil karena kami diikat pasal 52," katanya.

Ia menyampaikan meskipun investasi tahun ini lebih besar pada sektor riil namun pihaknya masih mengkaji berinvestasi di bagian mananya.

Ia menjelaskan awalnya pihaknya membesarkan porsi penempatan di bank dari pada investasi namun undang-undang mengatakan sebaliknya.

Adnan mengatakan nilai manfaat dari investasi tersebut digunakan untuk menyubsidi keberangkatan haji serta dana kemaslahatan yaitu untuk kesehatan, pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, pembangunan sarana prasarana peribadatan, dan ekonomi Islam.

Ia menyebutkan saat ini biaya keberangkatan haji yang sebenarnya Rp70 juta untuk satu orang namun karena disubsidi biaya yang dibayar oleh peserta calon jamaah haji hanya sekitar Rp35 juta.

Untuk satu keberangkatan musim haji pihaknya mengeluarkan dana sekitar Rp14 triliun dari sekitar Rp28 triliun dana yang disediakan.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar John Kenedy Azis mengatakan pengelolaan keuangan haji oleh BPKH masih baik.

"Penginvestasian dana dari BPKH masih terkontrol sesuai dengan ketentuan yang ada," ujar dia.

Ia menyampaikan DPR RI sudah membentuk panitia kerja untuk membuat peraturan guna mengoptimalisasi keuangan haji.

"Apakah nanti keuangan haji itu digunakan untuk investasi hotel, perkampungan haji di tanah suci, beli pesawat atau hal lainnya nanti akan kami rumuskan," tambahnya.