Badan Pengelola Keuangan Haji: dana haji belum ada untuk membeli tol

id Badan Pengelola Keuangan Haji ,Muhammad Akhyar Adnan,dana haji,jalan tol

Badan Pengelola Keuangan Haji: dana haji belum ada untuk membeli tol

Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dr. Muhammad Akhyar Adnan. (Antara Sumbar/Aadiaat M.S.)

Parit Malintang (ANTARA) - Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dr. Muhammad Akhyar Adnan mengungkapkan bahwa badan tersebut mendapatkan tawarkn membeli hak jual dua ruas jalan tol di Jakarta.

"Bukan tolnya tapi hak jualnya kami miliki selama sekian tahun," kata dia usai diseminasi pengawasan keuangan haji kepada pemangku kepentigan di Padang Pariaman, Kota Pariaman, Senin.

Ia mengatakan meskipun pihaknya ditawarkan dua ruas tol tersebut namun hingga saat ini pihak penawar belum memasukan proposal.

Ia menjelaskan dari pembelian hak jual tersebut maka BPKH akan memperoleh hasil dari penghasilan jalan tol tersebut dalam jangka waktu beberapa tahun.

"Tapi kami tidak mau dengan tol baru karena dana kembalinya lama, dua tahun paling cepat. Kalau Tol Jagorawi kami mau karena banyak yang lewat tapi pemerintah tidak mau jual," katanya.

Ia menegaskan meskipun ada yang menawarkan penggunaan dana haji untuk membeli hak jual tol namun hingga saat ini dana tersebut belum pernah digunakan untuk tol.

"Dana haji untuk tol belum ada kalau untuk membeli suku negara ya, " ujarnya.

Ia menyampaikan jika nanti ada yang mengajukan maka pihaknya akan mempelajari berbagai aspek termasuk keamanan, keuntungan, dan syariah-nya.

Adnan mengatakan tidak ada larangan penggunaan dana haji untuk tol selama syariah, kemanan terjamin, dan menguntungkan namun hingga saat ini belum pernah digunakan.

Ia mengatakan keuntungan yang didapatkan dari investasi tersebut digunakan untuk jemaah haji serta umat.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar John Kenedy Azis mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan terhadap investasi yang dilakukan oleh BPKH.

"BPKH perlu diawasi dan dijaga karena dana yang dikelolanya milik peserta calon jamaah haji yang saat ini mencapai Rp127 triliun sehingga jangan sampai badan ini gagal bayar ketika akan berangkatan," ujar dia.

Namun, lanjutnya dengan adanya BPKH tersebut biaya keberangkatan haji bisa berkurang sekitar 50 persen.

Ia menyebutkan biaya keberangkatan haji yang sesungguhnya untuk satu orang bisa mencapai Rp70 juta namun dengan adanya BPKH biaya keberangkatan yang disetor oleh peserta calon jemaah haji hanya sekitar Rp35 juta.

"Itu sudah termasuk visa yang sekarang diterapkan oleh Kerajaan Arab Saudi," tambahnya.
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar