557 peserta ikuti tes tulis seleksi PPK di Padang Pariaman

Parit Malintang, (ANTARA) - Sebanyak 557 peserta mengikuti tes tulis seleksi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) guna menyukseskan pemilihan kepala daerah baik untuk tingkat provinsi maupun Kabupaten Padang Pariaman.

"Yang mendaftar anggota PPK berjumlah 677 orang, dan yang tidak lulus administrasi sebanyak 120 orang," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Zulnaidi saat pelaksanaan ujian tes tulis di Enam Lingkung, Kamis.

Ia mengatakan permasalahan anggota tidak lulus tersebut karena sejumlah permasalahan di antaranya tidak lengkap administrasi, terindentifikasi berhubungan dengan salah satu partai politik, serta ada yang sudah dua kali periode menjadi PPK.

Sedangkan administrasi tidak lengkap itu yaitu foto yang kurang, ijazah tidak dilegalisir, tidak tanda tangan di daftar rawayat hidup, dan tidak menyerahkan surat keterengan sehat asli.

Ia menyampaikan pada tes tulis tersebut akan terpilih 10 orang peserta per kecamatan yang nantinya akan mengikuti tahapan wawancara.

Pada tahapan wawancara nanti akan dipilih lima peserta per kecamatan untuk menjadi anggota PPK sehingga apabila dijumlahkan maka ada 85 anggota PPK untuk 17 kecamatan di Padang Pariaman.

Sejalan dengan itu Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Padang Pariaman Ory Sativa Syakban mengatakan tahapan wawancara akan dilaksanakan tiga hari setelah hasil tes tulis diumumkan.

"Sedangkan anggota PPK tersebut dilantik pada 29 Februari dan efektif bekerja 1 Maret 2020," katanya.

Sementara itu, Koodinator Divisi Pencegahan Pengawasan Humas dan Hubungan antar lembaga Bawaslu Padang Pariaman Rudi Herman mengatakan pihaknya ikut mengawasi pelaksanaan seleksi anggota PPK.

"Dari pantauan selama tes belum ditemukan pelanggaran baik digantikan oleh orang lain untuk tes atau terlambat datang namun bisa mengikuti tes," ujarnya.

Namun, lanjutnya pihaknya menemukan ada sejumlah nama yang terindentifikasi bersangkutan dengan partai politik.

"Temuan itu nanti akan kami sampaikan kepada KPU karena kami masih mendata dan apalagi sekarang masih dalam tahapan tanggapan masyarakat," kata dia. (*)