PMI Sumbar butuh kendaraan taktis untuk mudahkan jangkau lokasi bencana

id berita padang, berita sumbar, PMI sumbar, palang merah indonesia

PMI Sumbar butuh kendaraan taktis untuk mudahkan jangkau lokasi bencana

Jajaran pengurus Palang Merah Indonesia Sumbar bersama Ketua DPRD Sumbar Supardi dan pemangku kepentingan usai menggelar silaturahmi di Padang, Kamis (23/1). (Antara/Ikhwan Wahyudi)

Padang, (ANTARA) - Palang Merah Indonesia (PMI) Sumatera Barat membutuhkan kendaraan taktis yang bisa menembus lokasi bencana agar bisa lebih cepat melayani korban bencana.

"Idealnya dalam waktu enam jam setelah bencana terjadi PMI sudah harus sudah ada di lokasi, namun saat ini kita tidak memiliki kendaraan taktis yang memadai," kata Ketua PMI Sumatera Barat Aristo Munandar di Padang, Kamis.

Ia menyampaikan hal itu pada silaturahmi bersama pemerintah provinsi, DPRD, BPBD, SAR dan mitra PMI.

Menurut dia saat ini kendaraan operasional yang dimiliki PMI Sumbar merupakan pemberian dari bekas operasional yang digunakan menangani musibah gempa dan tsunami Aceh 2004.

Sementara Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang cukup rawan bencana tidak hanya gempa dan tsunami namun juga bencana periodik seperti banjir dan longsor.

Ia berharap pemerintah daerah ikut memberikan dukungan penyediaan kendaraan taktis melalui alokasi anggaran.

Apalagi ke depan keberadaan PMI lebih strategis dan kehadirannya dibutuhkan di lokasi bencana.

"Di Lombok saja PMI hadir hingga 1,5 tahun," ujarnya.

Selain itu Aristo mengatakan pihaknya akan memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang kebencanaan agar dalam pelaksanaan tugas lapangan bisa lebih optimal.

Sejalan dengan itu Ketua DPRD Sumbar Supardi menyatakan dukungannya untuk PMI Sumatera Barat karena ada delapan tugas dan fungsi dari lembaga kemanusiaan tersebut.

"DPRD akan kawal dan beri dukungan kepada PMI dan pada tahun ini sudah dialokasi anggaran sebesar Rp1 miliar," kata dia.

Ia mengatakan peran PMI penting dan pihaknya sepakat untuk menambah alokasi anggaran di pembahasan APBD perubahan.

Apalagi Sumbar rawan bencana sehingga tidak ada alasan untuk tidak menambah anggaran, ujarnya.(*)